Sebagai upaya mewujudkan Open Government Week di bulan Maret guna mendorong keterlibatan masyarakat dan keterbukaan pemerintah, pada l Kamis, (14/03) 2019 Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat mengadakan diskusi publik bertajuk "Partisipasi Anak untuk Meningkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi" Propinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Sintang,secara langsung dibuka dan dihadiri Bupati Sintang dr. Jarot Winarno,M.Med,PH, dan Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa,Amd, dan Sekretaris Bappeda Sekadau Teresia Lili,SH.
Dalam sambutannya Bupati Sintang dr. Jarot Winarno,M.Med,PH, mengatakan, bahwa peran Wahana Visi Indoensia selama ini sudah banyak telah membantu masyarakat sipil dan masyarakat kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar telah banyak membantu.
“yang kita inginkan di tiga kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi pada suatu saat kita ini punya demokrasi yang berkuwalitas dimana setiap warga Negara termasuk anak-anak , ibu-ibu, kaum perempuan bisa mengartikulasikan keinginan dan keterlibatan mereka dalam setiap zona pembangunan, yaitu pertumbuhan yang inklusif baik dikota, desa baik itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama maju, kita menginginkan pemerintah yang dipercayai oleh rakyatnya” tegas dr. Jarot Winarno,M.Med,PH.
Jarot menjelaskan, bahwa untuk itu tiga kabupaten ini mengadopsi yang disebut dengan gerakan Open Government yaitu gerakan pemerintahan yang terbuka,dan untuk menjadikan pemerintahan yang terbuka ,harus memenuhi 4 prinsip,yaitu kesiapan penyelenggara Negara dari aspek infogritas , Akuntabilitas, Transparansi, dan yang ke empat yang paling penting yaitu membangun Sintang, Melawi, dan Sekadau.tidak mungkin hanya pemerintah saja,kita perlu membangun kabupaten ini bersama-sama masyarakat, dan kami siap memediasi , memfasilitasi melaksanakan pelibatan publik dari segala perencanaan hingga kegiatan.
Jarot menambahkan, dengan komitmen yang kita lakukan bersama-sama ini ,saya yakin bahwa secara sengaja kita dari tiga kabupaten ini ,bisa melakukan penguatan masyarakat sipil, dan apabila masyarakat sipil sudah kuat disuatu daerah, itulah factor utama adanya pelibatan publik dan pada akhirnya kita nanti bisa mewujudkan demokrasi yang berkwalitas mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.dan itulah yang dinamakan gerakan Open Government.
Sementara itu, Area Manager Wahana Visi Indonesia Kalbar Portunatas Tambah mengatakan, sesuai arahan RPJM nasional tahun 2015/2019 pemerintah bertekad memperbaiki pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan,identitas hukum , perlindungan sosial dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong akuntabilitas dititik terdepan layanan menjadi sangat penting, karena dalam beberapa tahun terakhir ini dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar propinsi dan kabupaten relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang baik sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas, transparansi dari kita semua”untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan adalah keterlibatan warga dan masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi , inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa,Amd, dan Sekretaris Bappeda Sekadau Teresia Lili,SH, juga Para pejabat OPD terkait , Camat, Kepala desa, Organisasi Peduli Anak, Ombudsman kalbar, Fakta Kalbar, Koalisi Peduli Anak dan pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi.
Rilis. P.Syukur Saleh Humpro Sintang
Editor Sudarno