Empat organisasi petani kelapa sawit mendukung program peningkatan produktivitas melalui peremajaan sawit.
Dukungan tersebut datang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE). Dukungan ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang bertema; Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ? Dengan topik “Peremajaan sawit rakyat sebagai solusi peningkatan produktivitas nasional, yang di inisiasi oleh Media Perkebunan di Menara 165, TB Simatupang Jakarta Selatan.pada Kamis (11/7) 2019.
Sebagaimana diketahui, program peremajaan sawit rakyat menjadi program prioritas pemerintah untuk sawit nasional untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Dukungan pemerintah tersebut direalisasikan melalui dukungan pendanaan yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Dukungan dana bagi PSR ini sebesar 25 juta rupiah per ha dengan Batasan empat hektar per petani. Sebagaimana diketahui, Pungutan ini telah dihentikan oleh kementerian perekonomian pada pertengah desember 2018 lalu hingga saat ini.
Dalam acara yang dirintis Media Perkebunan, keempat organisasi ini juga mengukuhkan Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit atau yang disingkat POPSI.
Pengukuhan ini dilakukan melalui deklarasi bersama. Ketua Umum ASPEK-PIR, Setioyono mengatakan organisasi petani harus bersatu untuk memiliki pandangan dan sikap yang sama menyuarakan kepentingan petani kelapa sawit Indonesia. Dana Sawit ini harus memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit dengan cara mendukung penuh pendanaannya untuk peremajaan sawit, tegas Setyono yang juga merupakan petani sawit PIRTRANS di Riau ini.
Dia meminta agar dukungan pendanaan bagi petani tidak dibatasi dengan luasan 4 ha melainkan dibawah 25 ha sesuai UU Perkebunan. Diapun meminta agar dukungan dana sebesar 25 juta rupiah/ha tersebut harus ditinjau kembali Bersama dengan anggota POPSI dengan harapan mencapai 45 juta/ha sebagaimana harapan dari ratusan ribu petani PIR di Indonesia.
Anggota POPSI lainnya melalui Ketua Umum APKASINDO, Alvian Arrahman mendukung inisiatif peningkatan produktivitas melalui program PSR. Alvian meminta agar program ini perlu didukung dengan prosedur yang mudah bagi petani dan meminta agar syaratnya dipermudah satu atau dua syarat cukup.
Beberapa waktu lalu, kementerian pertanian telah menetapkan delapan syarat bagi petani penerima program PSR. Namun syarat-syarat ini masih berat untuk dipenuhi petani adalah tugas Kabupaten Kota, namun pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mendata petani plasma dan petani swadaya.
Senada dengan Alvian, Perwakilan Asosiasi SAMADE Pahala Sibuea mengingatkan bahwa Janji Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2018 dalam acara IPOC ( Indonesian Palm Oil Conference ) pada 29 Oktober 2018 di Bali menegaskan bahwa petani sawit jangan dipersulit, satu syarat cukup, jelasnya.
Tugas Berat POPSI Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang di deklarasikan hari ini akan memiliki tugas berat, khususnya dalam melakukan pendampingan petani, revitalisasi kelembagaan dan penyiapan syarat-syarat untuk peremajaan sawit. Karena itu, POPSI meminta untuk bersinergi dengan para pihak khususnya pemerintah daerah, perusahaan perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan serta Direktorat Jendral Perkebunan.
Mansuetus Darto, Sekjen SPKS mendesak Pemerintah, perusahaan swasta dan industry biodisel untuk bergotong royong membantu petani kelapa sawit dimanapun mereka berada. Jangan biarkan petani bergerak sendiri tanpa pendampingan. Darto pun meminta agar program PSR ini jangan hanya fokus pada PSR, karena tidak semua petani membutuhkannya, masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan petani seperti model insentif bagi petani untuk menambah pendapatan petani dari harga TBS yang terus anjlok dan program ketahanan pangan petani sawit tutupnya
Sumber. Siaran Pers POPSI
Editor. Sudarno