|

Serapan Anggaran Minim,Dewan Desak Bupati Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Sekadau

Sekadau,Kapuasrayatoday.com -
Memasuki semester kedua tahun anggaran 2019, serapan anggaran secara keseluruhan masih sangat minim. Penyumbang terbesar minimnya serapan anggaran adalah pada dinas PUPR kata Yodi Setiawan kepada Kapuasrayatoday.com pada Rabu (31/7) 2019.

Ia merasa sangat kecewa melihat fenomena yang terus berulang setiap tahunnya tutur Yodi.

"kita minta bupati mengevaluasi kinerja dinas PUPR yang sampai saat ini penyerapan anggarannya sangat rendah. Kita tau sendiri bahwa di kabupaten Sekadau pendongkrak ekonomi masih tergantung dengan APBD. Tapi kalau penyerapannya rendah bagaiman kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat" imbuhnya.

Dia menambahkan besok sudah memasuki bulan Agustus, berarti sisa 4 bulan lagi untuk melakukan penyerapan anggaran dan bekerja sambung Yodi.

Dia merasa kurang yakin  mampu bekerja maksimal mengingat waktu semakin mepet,sementara masih ada beberapa paket pekerjaan yang belum dilelang. Sementara proses lelang itu sendiri dipastikan memakan waktu yang cukup panjang katanya.

Terkait hal tersebut, Badan Anggaran DPRD kabupaten Sekadau dalam waktu dekat akan memanggil bupati Sekadau untuk didengarkan penjelasannya pungkas Yodi Setiawan.

Sementara itu, kepala dinas PUPR kabupaten Sekadau Ir.Akhmad Suryadi MT. dihubungi melalui sambungan pesan singkat WhatsApp pada Rabu (31/7) 2019 sore menyampaikan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas PUPR  antara lain, perencanaan teknik harus dikerjakan dalam satu tahun anggaran,proses registrasi data APBD ke sisten sirup LPSE baru bisa diproses pada akhir bulan Februari 2019,sedangkan proses SK pejabat pengadaan/Pokja UKPBJ  baru bisa direalisasikan pada  bulan Maret untuk pejabat teknis. Sedangkan untuk paket tender sering terjadi tender ulang, bahkan sampai saat ini terang Akhmad Suryadi.

Sedangkan untuk paket pemilihan langsung (PL) perencanaan teknis baru bisa dilaksanakan pada bulan Maret - Mei 2019.

Ia menambahkan untuk pengadaan barang/jasa didinas PUPR, data perusahaan yang disajikan sering kurang lengkap,sehingga tidak bisa diproses katanya.

Dia melanjutkan, sampai saat ini data pekerjaan yang sudah kontrak kurang lebih 60 persen,dan untuk percepatan penyerapan anggaran, akan diprioritaskan pengambilan uang muka agar penyerapan anggaran bisa lebih besar.

Akhmad juga mengucapkan terima kasih atas koreksi dan sarannya terhadap dinas PUPR, karena tidak ada sukses tanpa kerjasama Pungkas Akhmad Suryadi.

Penulis.  : Sudarno
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini