Menanggapi kasus tersebut, ketua Pimpinan wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK-RI) kalimantan barat Ellysius Aidi berharap, Kepolisian Daerah Kalbar Melalui polres Sintang berharap pihak pihak yg terkait pada waktu itu seperti Kadis PUPR pada waktu itu, jelas menurut PW GNPK RI KALBAR, ada ditemui kerugian Negara sebesar Rp.800 juta, dan ini hasil audit BPKP kalbar.
Karena menurut investigasi Kami, kenapa ditangguh kan dulu perkaranya pada waktu itu, karena pada waktu itu berkaitan dengan pemilihan Bupati sehingga penyelidikan di hentikan, ungkap Ellysius Aidi, kapada Kapuasrayatoday.com pada Rabu (11/9) 2019 di pontianak
Lebih lanjut Aidi menyebutkan bahwa, sementara kami terus mengawal kasus ini jangan sampai sebagai live service saja dalam rangka sedang marak-maraknya agenda Pilkada, namun kita tetap mengantungkan harapan kepada penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, untuk menuntaskan kasus ini supaya pihak yang merugikan keuangan Negara dapat ditindak secara Hukum yang berlaku di RI ini, sebab hukum semua sama dan tidak memandang status, walaupun yang bersangkutan pejabat Negara, dan harus mendapat sangsi seperti masyarakat lainnya, ungkap Ellysius Aidi Ketua PW GNPK RI KALBAR ini.
Penulis Tinus Victoria
Editor Sudarno