 |
| Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Mempawah,Febriadi. (foto: Suarakalbar.co.id) |
Febriadi, Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Mempawah, mengatakan, rencana gugus tugas untuk menggelar rapid test bagi ASN, TNI/Polri dan masyarakat pedagang sebagai langkah yang tidak efisien untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Menurut saya, rapid test tersebut hanya menghabis anggaran terlalu besar. Akan lebih baik, Pemkab Mempawah maupun gugus tugas mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan dana Covid-19 yang ada,” tegasnya.
Febriadi yang juga Tim Pemantau Covid-19 DPRD Kabupaten Mempawah menilai, gugus tugas mesti mengkaji dan menghitung ulang kebijakan tersebut, mengingat harga rapid test yang sangat mahal, sementara akurasi hasil tesnya masih diragukan.
“Berdasarkan sejumlah literasi yang saya baca, akurasi rapid test untuk memastikan covid-19 hanya 36 persen. Sedangkan bagi warga yang mengidap HIV, diabetes, bahkan demam biasa yang cukup tinggi, jika menjalani rapid test akan menunjukkan hasil reaktif. Jadi ini tak efektif,”ungkapnya.
Hasil test yang reaktif, membuat masyarakat menjadi ketakutan. Padahal, belum tentu yang bersangkutan terinfeksi Covid 19, melainkan karena pengidap penyakit lain.
Rapid test pun tergantung kualitas dan merk. Banyak yang beredar di Indonesia, justru rapid test abal-abal. Misalnya, Febriadi mencontohkan, rapid test yang dibeli asal Tiongkok, ada tidak bagus kualitasnya.
“Begitu dilaksanakan tes, semua menunjukkan hasil positif, sehingga rapid test dikembalikan ke produsen. Ini jelas sangat berbahaya bagi situasi psikis masyarakat. Jadi gugus tugas saya minta mengkaji ulang rencana rapid test massal,” tutupnya.
Sumber: Suarakalbar.co.id
