 |
| Suasana usai paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Kayong Utara, Rabu (29/7/2020). (foto: Suarakalbar.co.id) |
Dari 5 fraksi di DPRD Kayong Utara, sepakat menerima dan menyetujui pertanggung jawaban kepala daerah tersebut namun ada 4 fraksi yang memberikan catatan dan kritikan tajam kepada Bupati agar lebih baik.
Keempat fraksi yang memberikan persetujuan dan memberi catatan yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar dan Fraksi Kebangkitan Restorasi.
Sementara, satu fraksi yaitu fraksi Kayong Bersatu yakni gabungan partai PDI-P, Perindo, PAN dan Gerindra, dapat menerima secara utuh tidak memberi catatan atau rekomendasi apapun terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut.
Umumnya, fraksi-fraksi yang memberikan catatan itu berisikan tentang rendahnya serapan anggaran ditahun 2019, sedangkan kemampuan OPD mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.
Menurut juru bicara fraksi Partai Demokrat, Muhammad Sukardi mengatakan masih belum transparan memberikan data potensi pajak, retribusi daerah pada DPRD sehingga bisa menghambat proses pengawasan kepatuhan membayar pajak. “Kurangnya kordinasi antar dinas terkait menyangkut pelaksanaan perda,"kata Muhammad Sukardi.
Sementara itu, Fraksi Demokrat juga menyoal sisa lebih anggaran (Silpa) sebesar Rp. 35.032.315.171,84 yang dinilai terlalu besar sehingga Demokrat berasumsi Bupati masih lemah dalam perencanaan anggaran.
"Semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa dialihkan ke program lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat" kata Sukardi.
Fraksi partai Golkar tak kurang kritisnya dalam mencermati LkPJ Bupati itu. Melalui Bung Tomo sebagai juru bicara fraksi Golkar dapat menerima tetapi harus ada perbaikan dan perubahan.
"Kita minta Kepala Daerah untuk lebih mengoptimalkan serapan anggaran, sebab anggaran tahun lalu (2019) masih banyak yang tidak digunakan dan ini merugikan masyarakat" kata Bung Tomo.
Berikutnya, fraksi partai Hanura juga hal senada serupa dengan Demokrat dan Golkar, tetapi pada kebijakan tertentu fraksi partai pengusung Bupati itu memberikan catatan.
"Agar diakomodir indikator pencapaian kerja tahun anggaran 2019 secara komprehensif seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi tingkat pengangguran, IPM, daya beli penduduk, bidang pendidikan serta nilai tukar petani dan nelayan," kata juru bicara fraksi itu, H.Dedi Effendi.
Dedi menambahkan, karena hal itu adalah prinsip dasar dalam membangun suatu wilayah.
"Itu diperlukan dan hendaknya dituangkan dalam progres report yang berguna sebagai evaluasi membangun wilayah" imbuhnya.
Tanggapan serupa juga disampaikan oleh fraksi Kebangkitan restorasi yakni Fraksi gabungan partai Nasdem, PPP, dan PKB.
Melalui ketua fraksi sekaligus jurus bicaranya, Asnawi mengungkapkan Pemda Kayong Utara masih tergantung sumber dana dari pemerintah pusat.
Guna mengurangi ketergantungan itu, Fraksi Kebangkitan Restorasi merekomendasikan diantaranya, sektor pariwisata dan sumber pendapatan lain dapat dioptimalkan dengan baik.
"Pada SKPD terkait agar mengambil langkah yang kongkrit dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi kekayaan alam yang belum tergali atau sudah terlaksana untuk dioptimalkan" kata Asnawi ketua DPRD Kayong Utara. (Suara Kalbar)