Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau mengelar sidang Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Sekadau tahun anggaran 2020.
Rapat paripurna pengambilan keputusan digelar ruang rapat Paripurna DPRD kabupaten Sekadau, dipimpin Ketua DPRD Radius Efendy didampingi dua wakil ketua DPRD, Handi dan Zainal.
Berikut pendapat akhir beberapa fraksi yang kami rangkum ;
Masih tinginya angka kemiskinan, yang saat ini masih di atas 6 persen. Dan ada kemungkinan data yang sebenarnya lebih tingi dari data yang disajikan melalui BPS.
Pemerintah juga diminta bukan hanya bisa mengelola belanja daerah, melainkan bisa juga mengelola pendapatan daerah yang dibuat secara terstruktur.
Fraksi Hanura berpendapat, dengan disahkannya Perda ini, diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat kabupaten Sekadau. Namun perbaikan angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur juga perlu dilakukan dengan tepat sasaran.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemerintah agar dalam penyusunan APBD harus lebih baik dan jangan terlalu berharap dengan dana pusat maupun dana bagi hasil.
Fraksi NasDem menyoroti banyak hal antara lain :
1. Peningkatan produktifitas pertanian untuk.menciptakan ketanhanan pangan.
2. Pemgentasaan kemiskinan dengan menguatkan UKM melalui program pemberdayaan ekonomi.
3. Menciptakan pelayanan kesehatan yang humanis bagi warga kurang mampu melalui dana Kapitasi dan non Kapitasi. Khususnya penerimaan dana Non Kapitasi,Pemda diminta untuk.membuat regulasinya supaya pemanfaatanya bisa tepat sasaran.
4. Menempatkan AS harus berdasarkan klualifikasi pendidikan bukan berdasarkan suka dan tidak suka.
5. Tata kelola pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dalam program sistem manajemen impormasi objek pajak(Sismiop) perlu ditingkatkan baik kapasitas maupun sumberdaya manusianya pencatatannya.
6. Pengelolaan aset tetap Pemda yang dikuasai pihak lain.
7. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2017 sebesar 5,92 persen. Tahun 2018 5,87 persen dan tahun 2019 sebesar 5,49 persen.
Dan kecendrungan penduduk miskin selama periode 2017 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 12,28 ribu orang atau sekitar 6,11 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meruoakan indikator untuk mengukur keberhasilan membangun klalitas hidup manusia hanya tumbuh 1,32 persen dari sebelumnya 63.04 persen menjadi 64,34 persen. Kenaikan tersebut masih rendah dari IPM Provinsi Kalbar pada periode yang sama.
Sedangkan laju pertumbuhan Ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja ekonomi daerah juga masih mengalami pertumbuhan yang sangat rendah.
Keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan sehinga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 8 kali berturut dari BPK RI merupakan kepiawaian bagian BPKAD beserta jajarannya dan ini bukan merupakan opini
atas efektifitas pengendalian internal pemerintah kabuoaten Sekadau. Untuk itu peran kepala daerah sangat menentukan.
Fraksi PDIP juga mengharapkan agar pengunaan anggaran harus tepat sasaran dan dan dilakukan secara maksimal. Untuk meningkatkan PAD Pemerintah diminta untuk tidak membebankan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sekadau Rupinus memberikan apresiasi atas semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan mengedepankan Transparansi dan akuntabilitas.
Selanjutnya atas hal tersebut kepada seluruh kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau agar dapat menindaklanjuti dan melakukan upaya-upaya atau langkah strategi, kata Rupinus.
Dia juga mengucapkan terima kasih telah mengingatkan kembali akan dampak yang dirasakan oleh masyarakat melalui program dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD.
Rupinus juga mengakui, predikat WTP memang tidak dapat menjadi alat ukur satu satunya akan keberhasilan suatu program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Penulis. Tim Liputan
Editor. Sudarno