-->
    |

Dewan Sekadau, Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Sekadau TA 2019

Demokrat : WTP 8 Kali Berturut, PAD Justru  Menurun

Situasi sidang Paripurna DPRD Sekadau pada Selasa (21/7) 2020
Sekadau, Kapuasrayatoday.com -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten.Sekadau pada Selasa (21/7) 2020 melaksanakan Paripurna untuk menyampaikan pemandangan umum tergadap raperda tentang laporan keterangan pertangung jawaban (LKPJ) bupati Sekadau tahun anggaran 2019.

Dalam pemandangan umumya masing- masing fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan apresiasi atas WTP yang diraih oleh pemerintah kabupaten Sekadau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPK RI cabang  Kalbar beberapa waktu lalu.

Dalam pemandangan umumnya, fraksi di DPRD Sekadau mayoritas menyoroti masalah rendahnya capaian target PAD baik melalui BUMD maupun dari sektor pajak lainnya.Untuk saat ini PAD hanya didapat dari sektor pendapatan bagi hasil.

Fraksi Demokrat misalnya selain menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah, fraksi Demokrat juga mempertanyakan mengenai nasib silva tahun 2019 yang jumlahnya memcapai 27 milyar lebih.

Sementara itu fraksi NasDem yang terkenal sangat kritis ini menyorot dan meminta penjelasan tentang benerapa hal antara lain ;

1. Kegiatan penyusunan perubahan APBD sebesar Rp.987.308.968 terdiri dari ; Raperda tentang LKPJ sebesar
 Rp. 426.677.882,00 (Suasana Covid- 19), kegiatan penyusunan Raperda perubahan APBD sebesar Rp. 233.085.000, dan Kegiatan Penyusunan Raperda tentang penjabaran pertangung jawaban pelaksanaan APBD sebesar Rp. 97.775.000.

2. Adanya pemindahan ASN pada dinas Pendidikan yang tidak sesuai dengan peraturan bupati tentang mutasi.pegawai.

3.Denda atas keterlambatan penyelesaian 16 paket pekerjaan di dinas PUPR  yang sebesar Rp.294,84 juta.

4.Pengelolaan dana non kapitalisasi pada dinas Kesehatan PP dan KB sebesar Rp. 472.533.000,00 yang masuk.bukan ke rekening pemda Sekadau.

5. Piutang pajak PBB-P2 yang berpotensi tidak dapat ditagih sebesar
 Rp. 4.038.290.973.

6. Tanah  Perkebunan yang telah bersertifikat milik pemda Sekadau sebanyak 8 bidang seluas 179.827 M2 yqng dikuasai puhak lain.

7. Besarnya piutang restribusi pemakaian tanah sebesar Rp.
1.396.620,00 atas HGB milik Pemda Sekadau yang belum ditagih.

8. Piutang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat  sebesar Rp. 356.950.750,44 pada sekretariat daerah dan piutang atas tunjangan komunikatif sebesar 1.890.000.000,00 pada sekretariat DPRD yang selalu tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahum sebelumnya.

9. Optimalisasi dan pemanfaatan atas pengeluaran anggaran daerah sebesar
Rp. 199.237.000,00 untuk pembersihan dan pematangan lahan lokasi rumah dinas jabatan pimpinan DPRD.

Dari paparan tersebut fraksi NasDem meminta penjelasan dari pihan executif seperti yang dibacakan juru bicara fraksi NasDem Yohanes Ayub A.ma.Pd.

Penulis.    Tim Liputan
Editor.       Sudarno

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini