 |
| Menteri BUMN Erick Thohir. (foto: Suarakalbar.co.id) |
Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, menyatakan kunjungan Erick terkait pemaparan program pemulihan ekonomi nasional menghadapi kondisi Pandemi COVID-19.
“Beliau memaparkan program pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Terutama program-program yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta.
Setelah presentasi dari Menteri BUMN, KPK melihat program, regulasi, mekanisme, pelaksanaannya. Kemudian, berapa anggarannya sampai mapping titik rawan penyimpangan.
"Sesuai tugas pokok KPK, melakukan kegiatan pencegahan supaya tak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi kementerian dan lembaga, melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” jelasnya.
Firli melanjutkan, terkait dalam pengawasan anggaran penanganan COVID-19, KPK sudah membentuk 15 Satuan Tugas atau Satgas pencegahan di Gugus Tugas penanganan COVID-19.
Selain membentuk Satgas Pencegahan, KPK juga membentuk 8 Satgas penindakan COVID-19. Dalam kesempatan rapat tadi, KPK juga menyampaikan agar taat asas, pedoman prinsip good goverment and clean governance dan akuntabel.
"Terkait akuntabilitas keuangan, KPK meminta agar Menteri BUMN berkoordinasi dan komunikasi dengan BPK RI. Itu yang dibahas,” katanya.
Ia menambahkan, KPK juga menugaskan dua Deputi untuk pengawasan anggaran Covid-19 yaitu Deputi Pencegahan Pahala Naenggolan dan Deputi Penindakan Karyoto.
“KPK berkomitmen melakukan pengawasan anggaran penanganan COVID-19 dan jika ada yang berani korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, KPK tegas bertindak. Jangan main-main dengan anggaran penanganan bencana karena ancaman hukumannya pidana mati,” lanjut eks Kapolda NTB itu.
“Kita fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita berharap, mimpi kita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi bisa terwujud. Dream comes true,” ujarnya.
Sumber: Suarakalbar.co.id