 |
| Pj Sekda Sekadau Nurhadi saat membacakan jawaban Eksekutif atas PU DPRD |
Setelah mendapat kritisi dari sejumlah fraksi dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, terhadap laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) bupati atas pelaksanaan APBD TA 2019, pada Senin (27/7) dijawab oleh pihak eksekutif dalam di forum rapat paripurna DPRD Sekadau.
Penjabat Sekda Kabupaten Sekadau, Nurhadi yang mewakili Bupati Sekadau dalam Paripurna menjelaskan, penurunan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 disebabkan beberapa faktor:
1. Pada tahun 2018 terdapat penerimaan dari sektor BPHTB yaitu HGU PT MJP sebesar 13,93 miliar.
2. Penerimaan BPHTB dari PT AAL sebesar 2,75 miliar.
3. Penerimaan BPHTB ini hanya sekali sehingga tidak ada lagi di tahun berikutnya.
4. Jika dibandingkan PAD 2019 dengan tahun 2018 tanpa pemasukan dari BHPTB, maka pada 2019 terdapat peningkatan sebesar 2,9 miliar atau 6,99 persen.
5. Untuk belanja daerah tahun 2019, pemerintah dmenyesuaikan dengan skala prioritas daerah yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.
Bidang pendidikan dialokasikan sebesar 238,28 miliar dengan realisasi mencapai 223,73 miliar. Sedangkan bidang kesehatan dialokasikan 124,55 miliar dengan realisasi keuangan 114,18 miliar rupiah atau 91,67 persen," tutur Nurhadi.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2019 sebesar 2,94 persen, lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 4,78 persen.
Terkait tingginya piutang daerah tahun 2019 yang mencapai angka 8,66 miliar rupiah, Nurhadi menjelaskan hal tersebut dipengaruhi beberapa hal diantaranya pelimpahan piutang PBB-P2 dari pusat ke daerah dan sampai saat ini masih terus diverifikasi dan validasi terhadap objek pajak dan letak objek pajaknya terang Nurhadi.
Penulis. Sudarno
Editor. Tim Redaksi