 |
| Tim Pemadam Guna Antisipasi Karhutla. (foto: Suarakalbar.co.id) |
Bertempatkan dilapangan Jananuraga Polda Kalbar , pengecekan dan pemantauan akan kesiapan tim pemadam juga turut dihadir Kapolda Kalbar,Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kasdam 12 Tanjung Pura, Lantamal 12 ,Lanud ,Selasa (7/7/2020).
"Jadi pada hari ini Polda Kalbar berinisiatif untuk mengumpulkan jajaran baik TNI-POLRI nya sendiri kemudian BPBD Manggala Agni,Pemadam Kebakaran Swasta untuk mengecek baik itu personil maupun sarana prasarana yang dimiliki sejauh mana dalam menghadapi Karhutla," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles.
Donny katakan, pengumpulan para tim pemadam ini guna mengecek persiapan dalam menangani atau mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang memang ini merupakan masalah yang dihadapi tiap tahunnya.
"Kita berharap nanti dalam penanganan Karhutla upaya-upaya pencegahan dapat maksimal kemudian kalaupun terjadi kebakaran segara mungkin kita langsung padamkan," tutur Donny.
Donny menuturkan ,bahwa Kapolda Kalbar sudah mengeluarkan maklumat yang isinya lebih banyak untuk melakukan dengan cara persuasif untuk mengingatkan kepada semua masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
"Jumlah personel yang hadir saat ini pada Apel gelar ,ini jumlahnya 371, kemudian kalau kendaraan pemadam kebakaran nya sendiri ada 42 unit,lalu ada roda 6 ,roda 4 dan roda 2 yang sudah dimodifikasi untuk melakukan pemadaman kebakaran," terangnya. Lanjutnya, selanjutnya ada aplikasi Lancang Kuning yang akan diterapkan dengan tujuan untuk memonitor bagaimana situasi wilayah di Kalbar, khususnya 11 Provinsi yang rawan terjadinya Karhutla. Aplikasi ini terkoneksi langsung dengan Satelit kemudian langsung terhubung dengan petugas-petugas yang ada di lapangan.
Mengenai hal ini, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan sudah mulai melakukan upaya-upaya mengantisipasi terjadinya Karhutla tahun ini.
"Kita sudah mulai yang pertama dari pemerintah provinsi mengeluarkan edaran kepada Bupati atau Walikota se- Kalimantan Barat untuk dalam menindaklanjuti intrusi Presiden Nomor 3 tentang pencegahan kebakaran lahan dan hutan," ucap Ria Norsan.
Norsan menyebut, pengeluaran surat edaran dari pemerintah provinsi ini bertujuan agar kepala daerah dimasing-masing Kabupaten atau Kota ikut dalam melakukan tindakan-tindakan preventif pencegahan supaya tidak terjadi Karhutla di tahun 2020.
"Kita sudah diskusi kemarin sama pak Gubernur, apabila Bupati atau Walikota yang tidak mampu mengatasi daerahnya sendiri,maka ada aturannya itu biasanya pemerintah memberikan Dana Bagi Hasil maka nanti akan berpengaruh disitu," lanjutnya.
Kemudian, Norsan dan pihaknya akan menindaklanjuti dan memantau perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan peringatan.
"Jadi perusahaan itu dalam waktu dekat akan kita panggil semua, kemarin kita sudah tindak lanjuti juga. Ada sekitar 47 perusahaan yang sudah diperingatkan tahun lalu yang akan kita panggil dan kemudian kita pantau terus supaya mereka menjaga lahannya," pungkas Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Sumber: Suarakalbar.co.id