Dirjen IAEA, Rafael Mariano Grossi (foto: VOA)
Kapuasrayatoday.com - Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi hari Minggu (21/2) melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat Iran dalam upaya mempertahankan keberadaan badan itu untuk memonitor program IAEA, meskipun pihak berwenang mengatakan mereka berencana mencabut kamera-kamera pengawas di lokasi-lokasi pengayaan nuklir tersebut.
Rafael Grossi tiba di Teheran ketika Iran mencoba menekan Eropa dan pemerintahan baru Biden agar kembali ke perundingan nuklir tahun 2015, di mana mantan presiden Donald Trump mundur secara sepihak pada tahun 2018.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang membantu merundingkan perjanjian itu, mengatakan kamera-kamera milik IAEA akan dimatikan meskipun ada lawatan Grossi.
Zarif mengatakan hal ini untuk mematuhi undang-undang yang disahkan parlemen Iran sebelumnya. Berbicara di Press TV, stasiun televisi berbahasa Inggris yang dikelola pemerintah, Zarif mengatakan “kami punya demokrasi. Kami sedianya mewujudkan undang-undang negara kami. Suka atau tidak, parlemen telah mengadopsi aturan hukum ini.
Ia menegaskan bahwa itu bukan tenggat atau ultimatum.
Pernyataan Zarif itu menandai pengakuan tingkat tertinggi tentang apa yang direncanakan Iran ketika berhenti mematuhi apa yang disebut “Protokol Tambahan,” perjanjian rahasia antara Iran dan IAEA yang dicapai sebagai bagian dari perjanjian nuklir tahun 2015.
Protokol Tambahan
IAEA memiliki protokol tambahan dengan sejumlah negara yang dipantau.
Berdasarkan protokol dengan Iran, IAEA “mengumpulkan dan menganalisa ratusan ribu gambar yang diambil setiap hari oleh kamera pengintainya yang canggih,” demikian petikan pernyataan badan itu tahun 2017.
Badan itu juga mengatakan telah menempatkan “dua ribu segel anti-rusak pada bahan dan peralatan nuklir.”
Dalam wawancaranya dengan Press TV, Zarif mengatakan “undang-undang mensyaratkan pihak berwenang untuk tidak memberikan rekaman gambar dari kamera-kamera itu.”
Belum jelas apakah ini berarti seluruh kamera itu akan dimatikan. Zarif menyebut hal itu sebagai “keputusan teknis, bukan keputusan politis.”
IAEA yang berkantor di Wina tidak menanggapi permintaan tanggapan atas pernyataan Zarif itu.
Pekan lalu IAEA mengatakan lawatan itu untuk menemukan “solusi bersama yang dapat disepakati agar IAEA bisa melanjutkan kegiatan verifikasi yang penting di negara itu.”
Ada 18 fasilitas nuklir dan sembilan lokasi lainnya di Iran yang diamankan IAEA.
Parlemen Iran bulan Desember lalu menyetujui UU yang akan menangguhkan sebagian pemeriksaan PBB atas fasilitas-fasilitas nuklirnya jika negara-negara Eropa yang ikut menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015 tidak memberi keringanan sanksi terhadap minyak dan perbankan Iran selambat-lambatnya hingga hari Selasa mendatang (23/2). (VOA)