-->
    |

Perangi Hoax, Polri Akan Berlakukan Virtual Police Di Medsos

 Kadiv Humas: Polisi Virtual Bekerja Untuk Menciptakan Medsos Yang Bersih dan Sehat



Jakarta, Kapuasrayatoday.com - Sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja Pemeliharaan Kamtibmas, maka Polisi Virtual hadir sebagai bagian dari Pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif. 

Polisi virtual juga merupakan kegiatan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang berlaku melanggar pidana. 

"Melalui Polisi Virtual, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan kepada pemilik akun bahwa apa yang ditulis melanggar pidana, jadi mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2) . 

Argo menjelaskan, bagaimana Polisi Virtual ini menjalankan tugasnya. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengingatkan, peringatan Polisi Virtual kepada akun yang dianggap tidak tepat, melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli. 

Adapun prosesnya adalah, ketika suatu akun ditemukan atau gambar yang melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli Pidana, ahli Bahasa dan ahli ITE. 

"Apabila ahli yang menyatakan bahwa ini merupakan penanggulangan baik penghinaan atau hal lain maka diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Peringatan Polisi Virtual dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," urai Argo. 

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police. 

"Diharapkan dengan adanya Polisi Virtual dapat mengurangi hoax atau posting kebenaran yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor," ungkapnya. 

Argo menepis beberapa pihak dengan adanya Polisi Virtual mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. 

"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui virtual police," demikian Argo.

Sumber : Div Humas

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini