|



Akan Dibicarakan, Rencana Inggris Bergabung dengan Pakta Perdagangan Trans-Pasifik

资料照:英国议会大厦与国旗 ( Foto: VOA) 


 Kapuasrayatoday.com - Para anggota kerjasama perdagangan trans-Pasifik yang luas hari Rabu (2/6) sepakat untuk memulai proses bergabungnya Inggris dengan pakta ekonomi itu. Pada saat yang sama, Inggris sedang mengupayakan strategi perdagangan pasca-Brexit.

Inggris mendaftar pada Februari untuk bergabung dengan tanggal 11 negara itu, yang ditandatangani pada 2018 oleh negara-negara termasuk Jepang, Kanada, Meksiko, Vietnam, Australia dan Indonesia.

Kesepakatan itu, yang dikenal sebagai TPP-11, diyakini menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia sebelum Donald Trump menarik Amerika Serikat pada tahun 2017.

Setelah pertemuan sejumlah anggota yang diselenggarakan secara online oleh Jepang, mereka "memutuskan untuk memulai proses aksesi" bagi Inggris yang tertuang dalam pernyataan bersama.

Langkah itu akan "signifikan dari sudut pandang pembentukan tatanan ekonomi yang bebas dan adil", Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura mengemukakan kepada wartawan.

Nishimura menyampaikan itu dapat memperkuat hubungan antara Jepang dan Inggris, yang menandatangani kesepakatan perdagangan sendiri pasca-Brexit pada Oktober, sebagian besar mirip dengan kesepakatan Uni Eropa-Jepang sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengungkapkan rasa "senangnya" atas perkembangan tersebut. "Ini adalah langkah signifikan menuju hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan kawasan Indo-Pasifik yang akan mendukung pekerjaan dan membuka peluang bagi bisnis Inggris," Raab menjelaskan dalam cuitan.

Sementara itu Menteri Perdagangan Internasional Liz Truss menggambarkan pengumuman itu sebagai "peluang besar".

"Ini dapat membantu menggeser pusat ekonomi kita dari Eropa ke bagian lain dunia dengan pertumbuhan yang lebih cepat sekaligus memperdalam akses ke pasar konsumen besar-besaran di Asia-Pasifik," kata Truss dalam pernyataan.

Keanggotaan itu akan memberi Inggris "semua manfaat" dari suatu kawasan perdagangan yang bebas, "tanpa harus menyerahkan kendali atas perbatasan, mata uang, atau undang-undang," tambahnya.

Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada Januari 2020 setelah hampir lima dekade menjadi anggota, dan keluar dari pasar tunggal dan serikat pabean pada awal tahun 2021.

Langkah itu mereplikasi atau menggulirkan perjanjian perdagangan yang telah dilakukan dengan blok tersebut dan beberapa negara lain, namun belum mencapai kesepakatan yang baru dengan pemerintah mana pun.

London sedang dalam pembahasan mengenai kesepakatan perdagangan lebih lanjut dengan Australia dan pembicaraan awal telah dilakukan dengan India, Selandia Baru dan Amerika Serikat. (VOA) 

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini