 |
| Seorang perempuan sedang bermain seluncur es di Wollman Rink, Central Park, setelah pemerintah Kota New York memutus kontrak dengan Trump Organization, di New York, 14 Januari 2021. (Foto: VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Para pengacara yang mewakili perusahaan mantan presiden Trump mengatakan, pengacara distrik Manhattan berencana untuk minta sebuah dewan juri (grand jury) menerbitkan tuduhan terhadap Trump Organization dalam sebuah penyelidikan yang melibatkan pembayaran berbagai tunjangan ekstra untuk pegawainya.
Mereka mengatakan Trump sendiri tidak akan dihadapkan pada tuduhan pada tahap ini.
Menuntut sebuah entitas perusahaan, dan bukan para eksekutifnya bukan hal yang belum pernah terjadi. Penuntut pada tingkat negara bagian maupun federal punya riwayat panjang mengajukan tuntutan terhadap perusahaan dengan alasan yang sama seperti terhadap perorangan.
Tuntutan kejahatan bisa mengakibatkan denda dan penalti, kadang-kadang bernilai miliaran dolar, serta akan mengubah cara perusahaan itu beroperasi. Kadang-kadang bisa menyebabkan kebangkrutan bisnis tersebut.
Penuntutan seperti ini juga bisa digunakan untuk mendorong kerja sama oleh perusahaan terhadap orang-orang yang melanggar hukum atau mengirim pesan kepada industri bahwa kejahatan oleh perusahaan tidak akan ditoleransi.
Sidang dewan jur berlangsung secara rahasia, dan sejauh ini kantor pengacara distrik Manhattan menolak untuk memberi komentar.
Namun, pengacara Trump Organization, Ron Fischetti mengatakan kepada kantor berita Associated Press (AP) bahwa penuntut menyelidiki tunjangan ekstra yang diberikan kepada beberapa eksekutif perusahaan, seperti peminjaman mobil dan apartemen, serta membantu pembayaran uang sekolah anak-anak eksekutif itu.
Ini bukan hal yang lain dari biasa, atau ilegal, kalau perusahaan memberikan tunjangan ekstra seperti itu kepada para eksekutif yang berharga untuk perusahaan, tetapi dalam beberapa kasus tunjangan seperti itu bisa diperlakukan sebagai pendapatan dari segi perpajakan.
Kalau pegawai itu tidak membayar pajak pendapatan atas penerimaan tunjangan itu, dan perusahaan tahu hal itu, serta mengambil langkah untuk membantu orang itu menghindari pajak, hal itu bersifat ilegal.
Mantan presiden dari Partai Republik itu mengatakan, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa dan diperlakukan secara tidak adil oleh Demokrat guna memperlemah dirinya secara politik. (VOA)