 |
| Kandidat presiden dari partai oposisi UPND Hakainde Hichilema memberikan suaranya di Lusaka, Zambia, 12 Agustus 2021. (Foto: VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Pemimpin oposisi veteran Zambia, Hakainde Hichilema, hampir pasti merebut kursi kepresidenan negara di Afrika Selatan itu, setelah unggul dalam pemungutan suara.
Menurut hasil penghitungan suara yang diumumkan hari Minggu (15/8) oleh Komisi Pemilu Zambia, Hichilema, pengusaha berusia 59 tahun yang memperebutkan kursi kepresidenan untuk keenam kalinya itu, memiliki 2,3 juta suara lebih banyak dibanding 1,4 juta suara yang diperoleh Presiden Edgar Lungu.
Hichilema kalah tipis dalam dua pemilihan sebelumnya dari Lungu, yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Lungu menang dengan selisih 100.000 suara pada 2016.
Untuk mencegah pemilu putaran kedua, pemenang pemilu yang diselenggarakan Kamis lalu (12/8) itu harus mengumpulkan lebih dari 50% suara. Hichilema tampaknya mendekati 2,5 juta suara lebih banyak dari separuh warga yang memilih. Komisi pemilu telah mengumumkan hasil untuk lebih dari 100 dari 156 daerah pemilihan di negara itu.
“Dengan kemenangan di depan mata, saya ini menyerukan ketenangan para anggota dan pendukung kami. Mari kita menjadi bagian dari perubahan yang kita pilih,” cuit Hichilema, yang partai pimpinannya – Partai Persatuan Pembangunan Nasional – melakukan aliansi dengan lebih dari 10 partai kecil.Para pendukungnya melangsungkan perayaan di seluruh ibu kota Lusaka dan beberapa bagian lain negara yang terkenal sebagai penghasil tembaga terbesar kedua di Afrika itu; mengabaikan seruan Komisi Pemilu agar menunggu hasil akhir resmi dengan damai.
Sekitar 16 kandidat yang ikut bertarung telah mengakui kekalahan mereka dan menyampaikan ucapan selamat kepada Hichilema.
Tetapi Presiden Edgar Lungu mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menerima kekalahan. Lungu menegaskan bahwa pemilu tidak berlangsung bebas dan adil di tiga propinsi yang merupakan benteng kelompok oposisi. Ia juga merujuk pada aksi kekerasan dan pembunuhan beberapa pendukungnya, yang diduga dilakukan oleh kelompok oposisi.(VOA)