Presiden Tunisia Kais Saied memberikan pidato pada upacara pengambilan sumpah pemerintah di Istana Carthage di luar Ibu Kota Tunis, Tunisia, 27 Februari 2020. (Foto: VOA)
Kapuasrayatoday.com - Presiden Tunisia Kais Saied, Jumat (13/8), menepis kekhawatiran AS terkait ancaman terhadap demokrasi di negara Afrika Utara itu lebih dari sebulan setelah ia menangguhkan parlemen, meningkatkan tuduhan suatu kudeta.
"Tidak ada alasan untuk khawatir tentang kebebasan, keadilan dan demokrasi" di Tunisia, kata Saied dalam sebuah pernyataan dari kantornya selama kunjungan delegasi tingkat tinggi AS.
Presiden mengungkapkan upaya mengambil "langkah-langkah luar biasa" bulan Juli sejalan dengan konstitusi dalam "menanggapi harapan rakyat dengan latar belakang krisis politik, ekonomi dan sosial." Jon Finer, wakil penasihat keamanan nasional AS sekaligus diplomat tinggi Washington untuk Timur Tengah, Joey Hood bertemu dengan Saied dan para pemimpin masyarakat sipil di Tunis pada Jumat (13/8).
Finer menyampaikan pesan Presiden Joe Biden yang "mendesak (pemerintah) agar dengan cepat, kembali ke jalan demokrasi parlementer Tunisia", kata sebuah pernyataan Gedung Putih.
Penasihat Gedung Putih juga "membahas dengan Presiden Saied kebutuhan yang mendesak atas penunjukan seorang perdana menteri yang akan membentuk pemerintahan sehingga mampu mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan yang dihadapi Tunisia," tambahnya. Saied pada 25 Juli lalu membekukan parlemen selama 30 hari, mencabut kekebalan parlemen dan memecat perdana menteri bersama beberapa pejabat tinggi lainnya.
Partai terbesar di parlemen menuduhnya melakukan kudeta, tuduhan yang dibantah oleh Saied.
Intervensi itu datang di tengah meningkatnya kekhawatiran ekonomi dan kesehatan masyarakat yang dipicu oleh salah satu wabah COVID-19 terburuk di dunia.(VOA)