 |
| Tampak gedung kongres Amerika Serikat Capitol Hill dalam foto yang diambil pada 9 November 2020 ini. AS dibayangi penutupan kegiatan pemerintahan jika kongres tak mampu mengambil keputusan tentang program pemerintahan Joe Biden hingga Kamis (30/9). (Foto: VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Jika Kongres gagal untuk bertindak, kewenangan pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan dananya akan berakhir pada Kamis (29/9) tengah malam. Jika hal ini terjadi, maka satu juta lebih pekerja federal dan sejumlah kontraktor yang jumlahnya tidak disebutkan terpaksa berhenti bekerja. Sedangkan, ribuan pekerja lainnya diperkirakan akan terus bekerja tanpa kepastian kapan mereka akan dibayar.
“Pertaruhannya adalah apakah pemerintah Amerika mampu menjawab banyak tantangan yang dihadapinya sebagai sebuah negara,” kata Max Stier, pimpinan Partnership for Public Service, sebuah kelompok advokasi untuk pemerintah federal yang lebih baik.
Stier menambahkan memulai kembali kegiatan pemerintah setelah terhenti tidak semudah membalikan telapak tangan.
“Ini adalah entitas triliun dolar yang sangat kompleks,” katanya kepada VOA.
“Jadi, menghentikan dan melanjutkannya kembali benar-benar membutuhkan banyak energi dan waktu. Jadi, jika ada penutupan kegiatan pemerintah, biayanya sangat mahal, (mencapai) miliaran dolar, meskipun (penutupan) tidak berlangsung lama."
Sejak tahun 1980, pemerintah federal sudah 21 kali mengalami penutupan kegiatan karena kekurangan dana.Ini akan menjadi penutupan pemerintah pertama pada masa jabatan Presiden Joe Biden. Sejak masa jabatan Presiden Jimmy Carter dari 1977 hingga 1981, setiap presiden AS kecuali George W. Bush telah mengalami setidaknya satu krisis pendanaan semacam ini, meskipun mayoritas hanya berlangsung beberapa hari dan bahkan selama beberapa jam.
Terakhir kali kegiatan pemerintah ditutup pada tahun 2018, ketika Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat di kongres berselisih mengenai proposalnya untuk membangun tembok di perbatasan antara AS dan Meksiko yang menyebabkan rekor penutupan sebagian kegiatan pemerintah yang berlangsung selama 35 hari hingga bulan Januari 2019. (VOA)