 |
| Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyampaikan pidatonya pada konferensi IX Moskow tentang keamanan internasional di Moskow, Rusia. (Foto:VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Negara-negara Asia Tenggara akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan puncak ASEAN bulan ini. Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan darurat pada Jumat (15/10) malam.
Kementerian Luar Legeri Singapura mengatakan pada Sabtu (16/10) bahwa langkah untuk tidak menyertakan pimpinan junta Min Aung Hlaing adalah "keputusan yang sulit, tetapi perlu, untuk menegakkan kredibilitas ASEAN."
Pernyataan itu mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada peta jalan untuk memulihkan perdamaian di Myanmar yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada bulan April.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar menyalahkan "intervensi asing" atas keputusan tersebut.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada kantor berita BBC Burma bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," katanya. "Kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan menerima tekanan dari Uni Eropa."
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh dan ribuan lainnya ditangkap oleh pasukan keamanan Myanmar sebagai tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi di negara itu. Hal tersebut memicu kecaman internasional.
Junta mengatakan perkiraan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.
Ketua ASEAN saat ini, Brunei, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk kehadiran perwakilan politik.
"Karena tidak ada kemajuan yang memadai ... serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal, " kata Brunei dalam sebuah pernyataan.(VOA)