-->
    |

Johnson dan Ardern Setujui Kesepakatan Perdagangan Inggris-Selandia Baru

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui konferensi video saat mereka mencapai kesepakatan perdagangan bebas, di Selandia Baru, pada 20 Oktober 2021 ini. (Foto: VOA)


Kapuasrayatoday.com -  Inggris dan Selandia Baru telah menyetujui sebuah kesepakatan perdagangan yang menghilangkan tarif pada berbagai barang. Inggris memperluas hubungan ekonomi di seluruh dunia setelah keluar dari Uni Eropa.

Kesepakatan itu diperkuat pada Rabu (20/10) malam dalam sebuah konferensi melalui telepon antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan rekannya dari Selandia Baru, Jacinda Ardern, setelah 16 bulan pembicaraan yang dilakukan para perunding.

Meskipun perdagangan dengan Selandia Baru hanya menyumbang 0,2% dari perdagangan Inggris, negara itu berharap dapat membuka pintu keanggotaan dalam kemitraan perdagangan trans-Pasifik

Kemitraan kawasan, yang mencakup Jepang, Kanada, dan Vietnam itu memiliki PDB sebesar $11,6 triliun pada 2020.Ini adalah momen besar bagi Inggris yang mencakup kemitraan kami dengan Selandia Baru. Kami benar-benar gembira,” kata Johnson kepada Ardern dalam pembicaraan melalui konferensi video.

Ardern mengatakan itu salah satu kesepakatan terbaik yang pernah dicapai Selandia Baru dan akan meningkatkan ekonomi negara itu sekitar 1 miliar dolar Selandia Baru ($720 juta) karena membuka jalan bagi lebih banyak penjualan anggur, mentega, keju, dan daging sapi dari negara itu.

Beberapa pejabat perdagangan di Inggris mendukung kesepakatan itu, dan menyatakan bahwa anggur sauvignon blanc, madu Manuka, dan buah kiwi dari Selandia Baru akan lebih murah bagi konsumen Inggris.

Pakaian, bus, dan buldoser juga tidak akan dikenakan tariff lagi.

Namun, para petani Inggris menyatakan kegelisahannya. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan itu dan kesepakatan lain yang ditandatangani dengan Australia sebelumnya tahun ini, dapat meningkatkan impor pangan ketika kekurangan tenaga kerja dan biaya yang meningkat telah merugikan banyak petani Inggris.(VOA)




Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini