 |
| Tempat tidur dan barang-barang milik para pekerja migran dan tunawisma India tergeletak berserakan setelah mereka diusir dari tepi Sungai Yamuna saat diberlakukannya lockdown akibat pandemi COVID-19 di New Delhi, India, Rabu, 15 April 2020. (Foto:VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Tindakan penggusuran warga yang tinggal di tanah milik pemerintah di Assam, India Timur Laut, telah meningkatkan perasaan tidak aman di kalangan populasi Muslim di negara bagian itu, kata para aktivis HAM.
Penggusuran yang dilakukan di negara bagian yang terpencil itu menjadi sorotan nasional setelah dua orang tewas pada September lalu, dalam salah satu kegiatan menggusur 800 orang, sebagian besar keluarga Muslim, dari Dhalpur di distrik Darrang.
ekerasan itu menimbulkan kemarahan setelah sebuah video memperlihatkan seorang polisi menembak seorang lelaki muda yang berlari ke arahnya sambil membawa tongkat. Lelaki muda itu termasuk di antara warga yang memprotes penggusuran dan menuntut rehabilitasi. Beberapa detik kemudian, video memperlihatkan ia berbaring tak bergerak di tanah dan seorang fotografer pemerintah menendang tubuhnya. Lelaki itu, Moninul Haque, dan seorang bocah lelaki 12 tahun yang terperangkap dalam kekerasan itu, tewas.
Banyak di antara mereka yang tergusur mengatakan kepada media lokal bahwa mereka telah bertani di lahan itu selama puluhan tahun sejak pindah ke daerah itu, setelah mereka kehilangan tanah mereka karena erosi sungai.
Penggusuran dimulai kembali bulan ini sewaktu partainya PM Narendra Modi, partai Hindu nasionalis Bharatiya Janata yang berkuasa di negara bagian itu, bertekad untuk melanjutkan kampanyenya membersihkan lahan pemerintah dari orang-orang yang menetap di sana.
Lebih dari 500 keluarga, yang bercocok tanam antara lain jahe dan kunyit, digusur pekan lalu dari Lumding. Para pejabat mengatakan penggusuran, yang dilakukan dengan mengerahkan ratusan polisi dan tentara paramiliter, berlangsung damai.
Para kritikus dan aktivis menuduh kampanye membersihkan lahan pemerintah itu dilakukan di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Muslim.
Pemerintah membantah hal tersebut dan menyatakan kegiatan itu tidak menarget satu kelompok masyarakat tertentu tetapi pada orang-orang yang menduduki hutan dan lahan pemerintah. Pemerintah menyatakan lahan tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek pertanian yang akan menciptakan lapangan kerja bagi warga “pribumi.”(VOA)