-->
    |


Ribuan Warga Sudan Protes 'Kesepakatan Militer'


Ribuan warga Sudan melakukan aksi demonstrasi di ibu kota Khartoum (25/11) menentang kekuasaan militer.(Foto:VOA)

Kapuasrayatoday.com - Seusai sholat Jumat (26/11), ribuan warga Sudan berbaris dari Masjid Wad Nubawi di Omdurman, untuk menyampaikan penolakan terhadap perkembangan politik baru-baru ini. Secara berulang-ulang mereka meneriakkan kalimat “rakyat lebih kuat” dan “jatuhkan kekuasaan militer.”

Protes itu terjadi sehari setelah ribuan warga Sudan turun ke jalan di kota Khartoum hari Kamis (25/11) menuntut pembentukan pemerintahan yang sepenuhnya dipimpin warga sipil dan mengecam penguasa militer yang berada di balik kudeta 25 Oktober lalu.

Demonstrasi hari Jumat itu dilakukan pasca penandatanganan kesepakatan pembagian kekuasaan oleh militer dengan Perdana Menteri, setelah ia dibebaskan dari tahanan rumah dan diangkat kembali oleh para Jenderal sebagai kepala pemerintahan.

Masjid Wad Nubawi telah sejak lama dikaitkan dengan para pendukung Partai Umma, partai oposisi yang dipimpin icon Sadiq Al Mahdi, yang dua kali digulingkan lewat kudeta militer.

Demonstrasi hari Jumat menandai meningkatnya ketidakpuasan atas kesepakatan pembagian kekuasaan dengan militer, lewat pembentukan pemerintahan teknokratis.

Kesepakatan pembagian kekuasaan itu dicapai hampir satu bulan setelah para jendral melakukan kudeta yang menggulingkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menahan puluhan politisi dan aktivis. Kembalinya Hamdok sebagai kepala pemerintahan merupakan konsesi terbesar yang dibuat oleh militer sejak kudeta Oktober lalu, tetapi membuat transisi negara itu menuju demokrasi terperosok dalam krisis.

Kelompok-kelompok pro-demokrasi utama dan partai-partai politik Sudan telah menolak kesepakatan itu karena tidak memenuhi tuntutan mereka bagi terciptanya pemerintahan yang sepenuhnya diisi warga sipil.

Sudan telah berjuang melakukan transisi ke pemerintahan yang demokratis sejak penggulingan pemimpin otoriter selama tiga dekade, Omar Al Bashir, pada tahun 2019; menyusul pemberontakan massal terhadap pemerintahannya.VOA




Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini