 |
| Komisi Eropa merekomenadsikan diakhirinya skema "Paspor Emas" yang memungkinkan orang kaya membeli kewarganaraan Uni Eropa, Senin, 28 Maret 2022. (Foto:VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Komisi Eropa merekomendasikan pada Senin (28/3) untuk mengakhiri apa yang disebut skema paspor emas yang memungkinkan orang kaya ‘membeli kewarganegaraan Uni Eropa sekaligus menilai apakah oligarki Rusia yang terkait dengan Kremlin atau mendukung perang di Ukraina harus dicabut hak mereka yang sudah diberikan sebelumnya.
Komisi Eropa meluncurkan beberapa prosedur pelanggaran terhadap Siprus dan Malta pada tahun 2020 terkait skema paspor emas mereka, dan perang Rusia di Ukraina meningkatkan fokus pada topik tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Komisi itu memperingatkan beberapa warga negara Rusia atau Belarus yang termasuk di antara 877 orang yang disasarkan terkena pembekuan asset dan larangan perjalanan yang diberlakukan sejak 2014, atau mendukung invasi Rusia ke tetangganya, kemungkinan telah memperoleh kewarganegaraan Uni Eropa atau memiliki akses ke wilayah Schengen melalui skema tersebut.
Cabang eksekutif dari Uni Eropa mengatakan negara-negara penerbit paspor emas ini harus menilai apakah mereka harus membatalkan paspor emas yang sudah dikeluarkan untuk orang-orang tersebut.
Selain itu, direkomendasikan juga pencabutan segera izin tinggal yang telah diberikan di bawah skema investor bagi warga negara Rusia atau Belarus yang mendukung perang atau yang dikenakan sejumlah sanksi.
Malta dan Bulgaria saat ini mengoperasikan program kewarganegaraan berdasarkan skema investasi, sementara Siprus yang telah menghapus sendiri programnya pada November 2020, hanya memproses aplikasi yang diajukan sebelum tanggal tersebut.
Anggota parlemen Bulgaria baru-baru ini mendukung keputusan untuk mengakhiri skema tersebut.
Rekomendasi komisi itu datang setelah anggota parlemen Eropa awal bulan ini menyerukan agar akses perolehan kewarganegaraan melalui skema investasi diakhiri, dan agar regulasi tempat tinggal yang lebih baik melalui program investasi disusun secara lebih baik.
Selain seruan "untuk segera mencabut skema kewarganegaraan investor yang ada," komisi itu juga mendesak negara-negara Uni Eropa untuk melakukan pemeriksaan ketat sebelum mengeluarkan izin tinggal apa pun berkaitan dengan investasi. (VOA)