-->
    |

Analis: China Uji Pemerintah Baru Filipina untuk Peluang Perbaiki Hubungan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., kanan, menyapa Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat ia tiba untuk kunjungan kehormatan di Istana Kepresidenan Malacanang di Manila. (Foto: VOA)

Kapuasrayatoday.com - Analis mengatakan pertemuan minggu ini antara China dan pemerintah baru Filipina telah menyiapkan panggung untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak oleh sengketa kedaulatan maritim yang memburuk.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu di Manila pada Selasa dan Rabu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Luis Enrique Manalo, seorang pejabat dalam pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos, Jr. yang baru berusia seminggu. Pemimpin baru itu adalah putra mendiang Presiden Ferdinand Marcos.

Para ahli di Manila mengatakan Wang mungkin ingin mengenal lebih dekat Manalo, seorang diplomat karir, dan ingin tahu lebih banyak tentang presiden baru. Mereka juga mengatakan kedua pihak dapat bekerja sama pada masa depan untuk menghidupkan kembali persahabatan yang terjalin pada tahun 2016 meskipun ada aliansi bersejarah pemerintah Filipina dengan Amerika Serikat.Ada banyak masalah, tetapi satu hal yang saya pikir dapat terus dilakukan adalah bahwa masih akan ada akomodasi di kedua belah pihak, karena kedua negara ingin memiliki hubungan yang baik,” kata Ramon Casiple, seorang analis politik independen di Manila. Persahabatan China beberapa tahun yang lalu, katanya, “pasti akan berlanjut ke pemerintahan ini.”

Dalam empat tahun terakhir kapal penjaga pantai dan armada penangkap ikan China telah kembali ke wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina. Tindakan China itu menguji persahabatan awal mantan presiden Rodrigo Duterte dengan Beijing. Lebih dari 200 kapal China yang ditambatkan tahun lalu di terumbu karang yang diperebutkan oleh kedua negara membuat marah para anggota Kabinet Duterte.

Beijing marah dengan pelayaran kapal perang AS dan latihan militer di Asia Tenggara karena menghambat aktivitasnya di Laut China Selatan. Washington ingin laut seluas 3,5 juta kilometer persegi yang kaya sumber daya itu tetap terbuka secara internasional, meskipun China mengklaim sekitar 90% dari kawasan itu. (VOA)

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini