 |
| Tokoh Mempawah, H.M. Husni Thamrien. (foto: Suarakalbar.co.id) |
Tokoh Mempawah, H.M. Husni Thamrien, mengatakan, Kabupaten Mempawah yang kini zero positif Covid-19 merupakan anugerah luar biasa sebagai wujud campur tangan Allah SWT bahwa masyarakat dan daerah ini selalu dalam perlindunganNya.
Ia juga berharap, kehidupan New Normal menjadi langkah baru seluruh elemen Kabupaten Mempawah untuk memperkuat sinergisitas dan kondusifitas daerah. Tidak hanya masyarakat, tapi juga bagi pemerintah daerah, DPRD, TNI/Polri maupun lembaga yudikatif.
“Semua harus bersinergi untuk menjaga. Tidak boleh ada salah satu elemen yang terciderai. Jika ada yang terciderai, maka Mempawah tidak akan kondusif,” ungkap Husni Thamrien yang juga Sekretaris Pemangku Adat MABM Kabupaten Mempawah ini.
Nah, di era New Normal yang merupakan sebuah pemikiran dunia baru, ia mengajak semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, daripada memikirkan ego pribadi maupun maupun kelompok.
“Pemerintah daerah, DPRD, TNI/Polri, lembaga yudikatif dan masyarakat sudah punya porsi kinerja masing-masing. Bagaimana semuanya bekerja dengan baik, sehingga Kabupaten Mempawah menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kebersamaan, kekompakan maupun sinergitas,” imbuh Husni Thamrien.
Ditanya soal dana Covid-19 Kabupaten Mempawah sebesar Rp 120 miliar yang menjadi polemik di masyarakat, Husni Thamrien sendiri mengaku sempat mendapatkan informasi simpang-siur, karena terlalu banyak pihak yang berpendapat tanpa memiliki data akurat.
“Saya sempat termakan isu bahwa dana Covid-19 akan dihabiskan sesukanya oleh Pemkab Mempawah tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Banyak sekali informasi yang beredar justru memicu kebingungan. Setelah saya cek ke Dinas PPKAD Kabupaten Mempawah, ternyata itu hanya kabar bohong atau hoax,” jelas Dewan Pakar DMI Kabupaten Mempawah ini.
Kadin Kabupaten Mempawah yang dipimpin Husni Thamrien, yang ternyata bagian dari Gugus Tugas, akhirnya mendapat informasi valid. Penganggaran kembali atau istilahnya realokasi dan refocussing anggaran Rp 120 miliar merupakan sebuah ketentuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan mewajibkan setiap pemerintah daerah mengunci anggaran ABPD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Jika terjadi ledakan kasus positif Covid-19, pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah memiliki dana untuk melakukan penanganan.
“Kita bersyukur kepada Allah SWT, Mempawah kini zero kasus positif Covid. Jika kondisi ini semakin baik, mudah-mudahan pada Agustus 2020 pandemi Covid-19 mereda di Kabupaten Mempawah, maka anggaran Rp 120 miliar setelah dipotong penggunaan selama ini, akan dikembalikan ke pos sebelumnya,” ujarnya.
Husni Thamrien yang juga menjabat sebagai Ketua MPO MPW Pemuda Pancasila Kalbar ini memperkirakan, dana Covid-19 yang sudah terpakai paling banyak Rp 30 miliar, termasuk untuk pembelian rapid test dan operasional gugus tugas, masih tersisa sekitar Rp 90 miliar yang bisa dikembalikan ke pos anggaran masing-masing.
“Ini lah perlu saya sampaikan kepada jajaran gugus tugas agar mensosialisasikan hal ini kepada seluruh elemen masyarakat. Sampaikan informasi sejelas-jelasnya agar tidak timbul kesalahfahaman. Apalagi pemakaian dana Covid-19, satu rupiah pun mesti dipertanggungjawabkan dan dalam pengawasan BPK maupun KPK,” tegasnya.
Ia melihat sudah ada upaya penggiringan opini publik bahwa penggunaan anggaran Covid-19 tanpa pengawasan dan bisa dibelanjakan seenaknya oleh Gugus Tugas Kabupaten Mempawah. Padahal itu kabar tidak benar yang harus diluruskan.
“Saya pikir seluruh elemen masyarakat Mempawah sudah sangat cerdas, apalagi kita ini di wilayah Smart City. Jadi para pihak jangan menciderai sinergisitas dan kondusifitas. Mari kita bangun komunikasi yang baik dengan mengkesampingkan ego pribadi maupun kelompok,” tutup Husni Thamrien.
Sumber: Suarakalbar.co.id