-->
    |

20 Senator AS Umumkan Kesepakatan Terbatas soal Peraturan Senjata Api

Dua Senator Partai Demokrat, Chris Murphy dan Alex Padilla (kiri) berbicara di depan aksi massa menuntut pengendalian senjata api di depan Gedung Capitol, Washington DC (foto:VOA)


Kapuasrayatoday.com - Sekelompok senator AS, Minggu (12/6) secara bipartisan mengusulkan langkah-langkah untuk mengekang kekerasan bersenjata setelah penembakan massal di Texas dan New York, tetapi langkah-langkah terbatas itu jauh dari seruan perubahan yang disampaikan Presiden Joe Biden.

Penembakan pada bulan Mei -- satu di sebuah sekolah dasar di Texas yang menewaskan 19 anak dan dua guru, serta penembakan lainnya di supermarket New York yang menewaskan 10 orang kulit hitam telah menambah tekanan pada para politisi agar bertindak.

Tetapi anggota legislatif dari Partai Republik, yang berulang kali menghalangi tindakan yang lebih keras, masih menolak perubahan besar pada peraturan kekerasan dengan senjata, dan justru sebaliknya menyebut masalah-masalah kesehatan mental sebagai akar masalah.Usulan baru tersebut mencakup pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat untuk pembeli senjata berumur di bawah 21 tahun, meningkatkan sumber daya bagi negara bagian untuk menjauhkan senjata dari tangan orang-orang yang dianggap berisiko, dan menindak pembelian senjata ilegal.

"Hari ini, kami mengumumkan proposal bipartisan yang masuk akal untuk melindungi anak-anak Amerika, menjaga keamanan sekolah kita, dan mengurangi ancaman kekerasan di seluruh negara kita," kata kelompok itu yang terdiri dari 20 anggota legislatif dari Partai Demokrat dan Partai Republik dalam sebuah pernyataan.

"Rencana kita meningkatkan sumber daya kesehatan mental yang diperlukan, meningkatkan keamanan sekolah dan dukungan bagi siswa, serta membantu memastikan penjahat berbahaya dan mereka yang dinyatakan sakit jiwa tidak bisa membelisenjata."

Para senator itu juga menyerukan peningkatan investasi dalam layanan kesehatan mental dan sumber daya keamanan sekolah, serta memasukkan hukuman terkait kekerasan dalam rumah tangga dan perintah penahanan dalam database pemeriksaan latar belakang nasional.

Presiden Joe Biden memuji pengumuman itu dan mendesak anggota legislatif untuk segera meloloskannya sambil menjelaskan bahwa proposal itu masih jauh dari memadai. (VOA)

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini