Sambut Lebaran 2026. Pemerintah dan Pertamina memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Lebaran 2026.
Cadangan BBM nasional dilaporkan sangat stabil, mencukupi untuk 23 hingga 28 hari ke depan. Masyarakat diimbau harus tenang dan tidak menghindari pembelian berlebihan. Jum'at (20/03/2026)
Lanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pihak Pertamina sudah menyatakan stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi, tetapi realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hanya kendala Distribusi yang tersendat di tingkat pengecer justru menciptakan kelangkaan yang semu dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Sebelum kebijakan pembatasan diberlakukan, masyarakat cenderung lebih memilih mengisi BBM di kios-kios terdekat sehingga tidak terjadi penumpukan atau antrian panjang di SPBU. Namun kini, seluruh kebutuhan sudah terpusat di SPBU yang jumlahnya sangat terbatas. Ketimpangan antara jumlah konsumen dan titik distribusi inilah yang menjadi memperparah keadaan antrean.
“Sebelumnya, ada ratusan kios pengecer BBM yang membantu distribusi kepada masyarakat. Sekarang semua warga hanya bergantung pada tiga SPBU saja, tentu antrean panjang pasti tidak bisa lagi terhindarkan,” ujar Rizky, warga Sanggau yang ditemui saat mengantre di SPBU Semuntai
Rizky mengatakan kebijakan aturan pembelian BBM sebenarnya memiliki tujuan baik, yakni untuk mencegah dari penimbunan dan penyalahgunaan. Namun, ia menilai penerapannya tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Menurut dia, pembatasan seharusnya difokuskan pada BBM jenis solar yang lebih rentan disalahgunakan untuk kepentingan industri atau aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin (PETI). Sementara Pertalitedan Pertamax, kata dia, justru banyak untuk digunakan oleh masyarakat kecil untuk kebutuhan harian.
“Kalau Pertalite dibatasi, dampaknya langsung ke masyarakat kecil. Kios-kios itu membeli untuk dijual kembali ke warga, bukan ke perusahaan. Jadi di mana letak kesalahannya?” ujarnya.
Dampak lain dari kebijakan ini mulai terasa dengan munculnya praktik penjualan BBM dengan harga tinggi di tingkat informal. Joni mengungkapkan, di tengah kelangkaan, ada warga yang menjual Pertalite hingga Rp25 ribu per liter jauh di atas harga resmi dan tetap dibeli oleh masyarakat karena kebutuhan mendesak.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tidak semata terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada kebijakan distribusi yang belum terpola dalam mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat di daerah.
Jika tidak segera dievaluasi, kondisi ini berpotensi memperpanjang antrean, memicu ekonomi biaya tinggi, serta membuka ruang bagi praktik-praktik penyimpangan di lapangan. (Cep)
