Sekadau,,Kapuasrayatoday.com -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau mengelar rapat Paripurna ke 2 masa sidang ke 2 dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPBD tahun 2027 yang berlangsung dinruang sidang utama kantor DPRD jalan merdeka timur komplek Pemkab Sekadau Rabu (4/11/2026.
Hadir Ketua DPRD kabupaten Sekadau Hermanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Mohammad Isa, dan 17 Anggota DPRD kabupaten Sekadau, Plh Sekretaris DPRD kabupaten Sekadau Handayani, Sejumlah Kepala SKPD dan OPD di lingkup Pemda Sekadau.
Sidang di pimpinan oleh wakil ketua Handi didampingi ketua DPRD Hermanto.
Dalam sambutannya Handi mengatakan bahwa hari ini adalah penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD kabupaten Sekadau terhdap Nota Pengantar Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Bupati Sekadau Aron, SH pada tanggal 29 Oktober 2026.
Adapun saran,pendapat ataupun masukan dari setiap fraksi DPRD kabupaten Sekadau terkait APBD akan di bahas bersama tim dari pemerintah daerah. APBD Kabupaten Sekadau TA 2027 diperkirakan berjumlah Rp 819,99 miliar, menurun sebesar Rp19,90 miliar atau 2,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2026, yaitu sebesar Rp 839,14 miliar. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 112,60 miliar atau 13,73% dari total pendapatan daerah
Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh Matius Chandra Dawi bahwa APBD Kabupaten Sekadau TA 2027 yang diperkirakan berjumlah Rp 819,99 miliar menjadi perhatian bersama. Sehingga pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Namun tetap memperhatikan pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Fraksi Golkar mendukung kebijakan pemerintah pusat mengalihkan pembiayaan pegawai P3K melalui APBN.
Fraksi PDI-P disampaikan Stepanus Usel, dia mengingat pengalokasian anggaran tidak lagi dibagi merata pada Tahun Anggaran 2027 maka kurangi belanja daerah yang bersifat konsumtif, Pemerintah terjebak dalam membiayai birokrasi bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Kedepannya pemerintah daerah harus melakukan penataan pasar dan mengatasi kemacetan di pasar tradisional Sekadau, mengutamakan pembangunan akses fital di pedesaan, seperti akses jalan KM.23 kayu lapis karena ada puskesmas disekitaran.
dengan melihat Pendapatan Asli Daerah hanya ditargetkan sebesar Rp112,60 miliar atau 13,73% dari total pendapatan daerah perlu adanya keterbukaan eksekutif tentang belanja operasional dinas terkait, dan mempertanyakan sebesar Rp 5,5 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sementara jalan rusak terabaikan
Fraksi Partai Demokrat disampaikan Atanasius Jalol, Fraksi mendorong PAD sebagai modal awal pembangunan daerah Bumi Lawang Kuari, serta mendukung adanya rencana untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk P3K tenaga pendidikan dan kesehatan. Karena direncanakan melalui APBN.
Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Yosep, Fraksi mendukung gaji dan tunjangan P3K diserahkan kepada pusat melalui APBN, Pemerintah daerah perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna mengatasi terhambatnya pembangunan di daerah.
Fraksi Partai PAN yang disampaikan Helcosoni
Pemda untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemda harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dana transfer ke daerah, pemerintah daerah terus memperhatikan akses antar kecamatan dan desa juga akses pendidikan di daerah pedalaman, serta pemerataan pelayanan kesehatan di pelosok desa.
Fraksi Persatuan oleh Lorensius Ardi Wiranata, Fraksi ingin memastikan hasil sewaan HGB di terminal, perlu mengetahui total anggaran dari pusat untuk gaji dan tunjangan P3K di kabupaten Sekadau
Fraksi Partai Nasdem oleh Efa Fras, Fraksi meminta kebijakan fiskal dikelola dengan hati-hati, mendorong Pemda menggali terus sumber pendapatan daerah, namun tidak menekan masyarakat dan menambah beban daya beli masyarakat.(tim/*)