Pemimpin demonstrasi di Thailand, Tattep “Ford” Ruangprapaikitseree. (foto: VOA)
Kapuasrayatoday.com - Pada hari Senin (26/10), parlemen Thailand akan membuka sesi khusus yang diadakan setelah demonstrasi meningkat sejak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha bulan Agustus lalu mengumumkan keadaan darurat selama seminggu di wilayah Bangkok.
Polisi mengatakan siap menangani gejolak pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Prayuth dan reformasi kerajaan, selama sesi khusus itu berlangsung. Prayuth menggambarkan sesi khusus itu sebagai langkah untuk menemukan "jalan tengah."
Tidak seperti protes anti-pemerintah di masa lalu, di Thailand yang melibatkan dua kepentingan politik bertarung berebut kekuasaan, gerakan saat ini dipimpin oleh siswa sekolah dan perguruan tinggi yang mendorong perubahan sistematis. Gerakan mereka telah berkembang dari sekelompok pemimpin yang bersatu dan mengaturnya secara online.
Salah seorang pemimpinnya adalah Tattep “Ford” Ruangprapaikitseree, yang ayahnya adalah pengemudi Grab, Uber Asia Tenggara, dan ibunya meninggal pada tahun 2014. Tattep pertama kali terjun ke politik ketika pengunjuk rasa pro-kemapanan melakukan kampanye jalanan besar-besaran pada 2013-2014 untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Shinawatra adalah saudara perempuan mantan perdana menteri yang diasingkan, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006.
Tattep, 23, kemudian menempuh studi jurusan ilmu politik di Universitas Chulalongkorn yang terkenal di Thailand, di mana ia meninggalkan kegemarannya bermain video game sepanjang malam untuk mendukung aktivisme politik, hak asasi manusia, dan LGBTQ.
Pada Desember 2019, Tattep mencium pacarnya, Panumas “James” Singprom di parlemen ketika mengkampanyekan hak pernikahan gay, sebuah pertunjukan publik yang langka dari kasih sayang sesama jenis yang menjadi viral di Thailand.
Tattep mengembangkan momen tersebut ketika ia bergabung dengan demonstrasi spontan yang mencerminkan sentimen anti-pemerintah yang meningkat sejak pemerintah, bersama militermemperketat cengkeramannya pada kekuasaan dan berpihak pada Raja Maha Vajiralongkorn. Raja ini secara resmi dinobatkan pada Mei 2019, hampir tiga tahun setelah kematian raja sebelumnya yang dicintai rakyatnya, Bhumibol Adulyadej.
Sekarang, Tattep memimpin Gerakan Pemuda Bebas, yang menarik ribuan orang berdemonstrasi pada 18 Juli, dan sejak itu ikut dalam beberapa demonstrasi. Kelompok itu telah menjadi kekuatan pendorong di balik protes yang menarik puluhan ribu orang bulan ini. Peran Tattep adalah membantu "kolaborasi dan menyebarkan berita."
Tattep mengatakan kepada VOA ia senang gerakan protes saat ini, “tidak membutuhkan satu pemimpin tertentu. Siapapun bisa mengambil alih kepemimpinan di depan umum. Cepat dan kami bisa mengerahkan massa dalam 30 menit. Kemampuan untuk menyebar dengan cepat membantu menambah tekanan pada pemerintah."
Gerakan Pemuda Bebas mendorong pengunjuk rasa untuk melanjutkan demonstrasi setelah pemerintah berusaha untuk melarang demonstrasi pada 15 Oktober, ketika Prayuth mengumumkan keadaan darurat.
"Dalam gerakan saat ini, mereka berkumpul di banyak lokasi pada waktu yang sama," kata Tattep, Senin. “Jumlah pendemo yang turun sangat banyak di mana-mana. Artinya jumlah orang yang setuju dengan kami bertambah. Orang-orang bisa memilih lokasi yang nyaman untuk berpartisipasi. ”
Pada hari Rabu, sehari setelah Kabinet Prayuth mengumumkan sidang khusus parlemen akan dimulai pada hari Senin, Prayuth mengatakan, “Satu-satunya cara untuk menemukan solusi yang adil untuk masalah ini untuk orang-orang yang turun ke jalan dan untuk puluhan juta orang-orang yang belum, adalah melalui dialog, bekerja sama melalui sistem parlementer. "
“Saya tahu jalur ini mungkin membutuhkan waktu dan mungkin tidak cepat memuaskan. Tapi jalur ini tidak akan merugikan negara ”.
Prayuth menambahkan selama pengumuman yang disiarkan televisi. “Kita harus bersabar dan menunjukkan kedewasaan pada setiap orang untuk menyelesaikan hal ini. Kita harus berani mengambil jalan tengah."
Tattep yakin perundingan tidak diperlukan “karena tuntutan kami sangat jelas. Prayuth harus mundur. Konstitusi baru harus disusun. Kerajaan perlu direformasi. Sangat jelas pemerintah atau parlemen bisa melaksanakannya tanpa ada pembicaraan lebih jauh. Kami tidak akan berkompromi. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan menurunkan tuntutan, yang merujuk pada reformasi kerajaan. (VOA)