-->
    |


7 Fraksi DPRD Sekadau Sampaikan PU fraksi APBD-P 2021

 


Sekadau,Kapuasrayatoday.com - 

Dewan perwakikan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Sekadau, mengelar sidang paripurna ke 8 pada masa sidang ke 3 tahun 2021 untuk menyampaikan pemandangan umum (PU) fraksi - fraksi atas nota pengantar yang disampaikan oleh eksekitif terhadap RAPBD-P tahun 2021 pada Kamis (23/ 9) 2021 sakit.

Rapat paripurna dihadiri oleh 19 dari 29 anggota DPRD Sekadau dan dipimpin oleh wakil ketau Handi didamping ketau DPRD dan wakil ketua Zainal.

7 fraksi yang menyajikan pemandangan umum (PU) masing-masing fraksi NasDem, fraksi Hanura, Fraksi Persatuan, fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi PDIP.

Farksi-fraksi berpandangan, perubahan yang sangat mungkin dilakukan untuk kebijakan sebelumnya.

Fraksi NaeDem melalui juru bicaranya Yohanes Ayub menyampaikan bahwa perubahan dapat dilakukan dengan mempelerhatikan kepentingan masyarakat.

Fraksi Hanura melalui jurubicaranya Abuntono mengingatkan agar PAD perlu di tingkatkan.Hal lain yang akan disampaikan dalam raker.l kata Abuntono. 

Fraksi Persatuan melalui juru bicaranya L.Ardi Wiranata menganga jika terjadi ketidaksesuaian dengan kebijakan anggaran sebelumnya, maka perubahan yang sangat mungkin terjadi, termasuk jika terjadi kejadian luar biasa.

Dia berharap Pemerintah tetap berkomitmen dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ia meminta kepada OPD terkait agar segera merampungkan jaringan air bersih di kecamatan Ng.Mahap

Golkar melalui jurubicaranya Matius Candra Dawi dan fraksi PAN melalui jurubicaranya Agustinus Atang juga berpendapat bahwa anggaran tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya.

Sedangkan fraksi Partai Gerindra melalui jurubicaranya Herianto menyebutkan, APBDP merupakan evaluasi untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi penerimaan dan kemampuan fiskal daerah.

Fraksi PDIP melalui jurubicaranya Hans Cristian mengatakan akan memperlajari, mengkritisi, dan memberikan masukan kepada pemkab terhadap RAPB-P. Kebijakan perubahan dapat dilakukan untuk pemerataan, penanganan covid-19, dan pemulihan ekonomi kata Hans Cristian.

Sebagai impormasi fraksi Partai Demokrat tidak menyampaikan Pemandangan umumnya dikarenakan ada kegiatan Partai di luar kota dan akan disampaikan kepada Pj Sekda sebelum penyampaian jawaban pihak eksekutif kata pimpinan sidang Handi.

Penulis.    Sudarno

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini