 |
| Petenis No. 1 dunia, Novak Djokovic, masih ditahan di sebuah hotel di kota Melbourne, Australia (foto: VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Pemerintah Australia tidak memberi jaminan kepada bintang tenis Novak Djokovic bahwa pengecualian medis – yang menurutnya dapat digunakan untuk memasuki Australia meski tidak divaksinasi vaksin COVID-19 – akan diterima, demikian ujar pengacara pemerintah dalam dokumen pengadilan yang diajukan hari Minggu (9/1).
Pengajuan dokumen menjelang sidang hari Senin (10/1) itu adalah untuk membela keputusan pemerintah yang melarang masuknya pemain nomor satu dunia itu karena status vaksinasi COVID-19-nya.
Djokovic berharap dapat memenangkan Grand Slam ke-21 di Australia Terbuka, yang akan dimulai di Melbourne pada 17 Januari mendatang. Namun alih-alih berlatih, pemain Serbia itu justru ditahan di sebuah hotel yang digunakan bagi pencari suaka dan menantang keputusan pemerintah yang membatalkan visanya setibanya di bandara Melbourne Kamis lalu (6/1).
Drama itu mengguncang dunia tenis dan menimbulkan ketegangan antara Serbia dan Australia, serta menjadi pemicu aksi protes para penentang mandat vaksin di seluruh dunia.Djokovic sendiri lantang menentang kebijakan wajib vaksinasi. Ia menolak mengungkapkan status vaksinasinya maupun alasan mengapa ia mengupayakan pengecualian medis dari aturan vaksinasi di Australia. Tetapi dalam pengajuan dokumen di pengadilan, tim hukumnya mengatakan Djokovic telah diberi pengecualian karena pernah mengidap COVID-19 pada Desember lalu. Tim hukum Djokovic mengatakan ia memiliki izin yang diperlukan untuk memasuki Australia, termasuk evaluasi dari Departemen Dalam Negeri yang menyatakan dokumen perjalanannya telah memenuhi syarat kedatangan bebas karantina.
Pemerintah Australia membantah hal ini.
“Ini karena tidak ada jaminan masuk bagi non-warga negara ke Australia. Sebaliknya, ada kriteria dan syarat untuk masuk, dan alasan penolakan atau pembatalan visa,” tambah pemerintah dalam dokumen itu. Dikatakan, email departemen itu bukan jaminan “bahwa apa yang disebut pengecualian medis akan diterima,” dan tanggapannya dapat dipertanyakan dan diverifikasi saat kedatangan.
Pemerintah Australia juga menentang klaim Djokovic bahwa ia mendapat pengecualian medis dengan alasan telah tertular COVID-19 dan pulih dua minggu kemudian.
“Tidak ada pernyataan bahwa pemohon memiliki penyakit medis yang akut pada Desember 2021. Yang ia katakan hanyalah ia telah dites COVID-19 dan hasilnya positif. Ini tidak sama,” tambah dokumen itu.
Australia mengatakan Departemen Kesehatan pada bulan November telah memberitahu penyelenggara turnamen tenis Australia bahwa tertular COVID-19 tidak selalu menjadi alasan pengecualian di negara itu, sebagaimana di tempat-tempat lain. Gugatan Djokovic menyatakan Departemen Dalam Negeri telah menulis kepadanya bulan ini bahwa ia telah memenuhi syarat untuk memasuki negara itu.
Kuasa hukum Djokovic memiliki waktu selama dua jam untuk mempresentasikan kasus mereka mulai pukul 10 pagi pada hari Senin. Sementara kuasa hukum pemerintah mendapat waktu selama dua jam untuk menyampaikan pembelaan mereka atas keputusan pemerintah mulai pukul tiga sore. Kasus ini disidangkan di Federal Circuit and Family Court.(VOA)