 |
| Senator Ted Cruz (Partai Republik) dari negara bagian Texas(Foto:VOA) |
Kapuasrayatoday.com - Mayoritas hakim Mahkamah Agung yang konservatif, Senin (16/5) memihak Senator Republik Ted Cruz dari Texas dalam tantangannya terhadap ketentuan undang-undang keuangan kampanye federal. Keputusan para hakim MA yang berbeda pendapat itu, mengatakan ketentuan itu berisiko menyebabkan "penghinaan lebih lanjut" terhadap politik Amerika.
Para hakim, dalam keputusan 6-3 yang memecah MA berdasarkan garis ideologi partai, memutuskan bahwa bagian undang-undang yang agak tidak jelas itu melanggar Konstitusi. Keputusan itu keluar tepat ketika kampanye untuk pemilihan paruh waktu 2022 semakin intensif.
Ketua Hakim MA, John Roberts yang menulis untuk mayoritas mengatakan ketentuan itu "membebani inti dari masalah politik tanpa pembenaran yang tepat."
Pemerintahan Biden membela peraturan pendanaan kampanye yang dipertentangkan Cruz sebagai tindakan anti-korupsi, dan dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Elena Kagan menulis bahwa mayoritas, dengan membatalkannya, "menghidupkan semua kesepakatan kotor yang penghentiannya dipandang tepat oleh Kongres." Ia mengatakan keputusan itu "hanya akan menyebabkan semakin buruknya sistem politik AS "
Kasus ini mungkin penting bagi beberapa kandidat untuk jabatan kantor federal yang ingin memberikan pinjaman besar pada kampanye mereka. Tetapi pemerintah juga mengatakan bahwa sebagian besar pinjaman tersebut kurang dari $250.000 dan oleh karena itu ketentuan yang ditentang Cruz tidak berlaku.
Kasus ini melibatkan bagian dari Undang-Undang Reformasi Kampanye Bipartisan 2002. Ketentuan tersebut mengatakan bahwa jika seorang kandidat meminjamkan uang kampanyenya sebelum pemilihan, kampanye tidak boleh membayar kembali kepada kandidat tersebut lebih dari $250.000 dengan menggunakan dana yang dikumpulkan setelah Hari Pemilihan. Pinjaman masih bisa dilunasi dengan uang yang dikumpulkan sebelum pemilihan.
Cruz berpendapat bahwa hal itu membuat calon berpikir dua kali untuk meminjamkan uang karena secara substansial meningkatkan risiko bahwa setiap pinjaman yang akan dilakukan tidak akan pernah dilunasi sepenuhnya. Pengadilan yang lebih rendah telah menyetujui ketentuan itu tidak konstitusional.
Cruz, yang telah bertugas di Senat sejak 2013 dan gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, meminjamkan dana kampanyenya sebesar $260.000 sehari sebelum pemilihan umum 2018 untuk menantang undang-undang tersebut.
Pemerintah telah mengatakan bahwa dalam lima siklus pemilihan sebelum tahun 2020, kandidat Senat memberikan 588 pinjaman untuk kampanye mereka, sekitar 80% di antaranya di bawah $250.000. Calon Dewan Perwakilan Rakyat membuat 3.444 pinjaman, hampir 90 persen di bawah $250.000.
Kasus ini adalah Komisi Pemilihan Federal melawan Ted Cruz untuk Senat, 21-12.(VOA)