Riau,Kapuasrayatoday.com -
Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau menggelar peluncuran Pilot Project Pemetaan Partisipatif untuk Petani Kelapa Sawit di Riau, pada hari rabu 11 oktober 2023 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau.
Peluncuran ini merupakan bagian dari kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) untuk memetakan partisipatif petani kelapa sawit rakyat untuk sertifikat Hak Milik Petani.
Peluncuran ini dihadiri oleh Sekretaris Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Fitriani Hasibuan, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Zulfadli yang mewakili Gubernur Riau, Wakil Bupati Siak Husni Merza, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil ) BPN Riau Asnawati, forkopimda, dan anggota SPKS di riau dan perwakilan kepala desa lokasi proyek yaitu Desa Sungai Gondang, Desa Libo Jaya, Desa Telaga Sam Sam, Desa Belutu, Desa Belakar, Desa Samsam, dan Desa Pancing Bekulo.
Pada peluncuranan ini dilakukan, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Tarbarita Simorangkir dan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) serta disaksikan Kadisbun Zulfadli, Wakil Bupati Siak Husni Merza, dan Kakanwil BPN Riau Asnawati.
Kerja sama SPKS dengan Kementerian ATR/BPN dalam pilot project ini bertujuan untuk melakukan pemetaan perkebunan petani sawit rakyat untuk menerbitkan legalitas Surat Hak Milik (SHM).
Pilot Project ini diharapkan dapat mendorong percepatan penguatan data sawit rakyat serta penerbitan legalitas lahan atau pemberian hak atas tanah bagi petani sawit atau perkebunan sawit rakyat.
Sabarudin, Ketua SPKS Nasional mengatakan bahwa pendataan sawit rakyat merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan saat ini, mengingat basis data perkebunan sawit rakyat belum tersedia secara lengkap. Oleh karena itu pemetaan partisipatif perlu dilakukan untuk mempercepat penyediaan data kebun dan petani sawit. Agenda ini bukan hal yang baru, tetapi sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah dan seluruh pihak yang diarahkan dalam agenda rencana aksi perkebunan sawit rakyat berkelanjutan sebagai bagian yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kata Sabarudin.
Kakanwil BPN Provinsi Riau Asnawati mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. “Artinya di sini sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam negeri yaitu petani kelapa sawit,” ujarnya. Ia juga mengatakan rata-rata produksi kelapa sawit di Indonesia, Riau termasuk salah satu penyumbang kelapa sawit terbesar yaitu di angka 21,47 persen. “Artinya hampir seperempat produksi sawit di Indonesia itu berasal dari Provinsi Riau,” ucapnya.
Menurutnya, pemetaan partisipatif petani kelapa sawit di Provinsi Riau ini sangat penting dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan ini akan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik tahun selanjutnya. “Maka dari itu, output yang ditargetkan dalam kegiatan ini adalah peta bidang tanah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Fitriani Hasibuan mengatakan, saat ini pihaknya diminta untuk melakukan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2018 yang dilakukan secara masif. Dan ujungnya diharapkan tahun 2025 semua bidang tanah di negara ini akan terpetakan yang diperkirakan jumlahnya sebesar 126 juta bidang. “Dan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan pilot project dalam pemetaan partisipatif perkebunan sawit di Provinsi Riau,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat terkait seluruh stakeholder untuk menyukseskan program ini sehingga program ini dapat dikembangkan. “Saya harap ini menjadi cikal bakal promotor daripada pemetaan berbasis partisipasi masyarakat,” pungkasnya.
Tentang SPKS :
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah organisasi petani sawit Indonesia di dirikan pada tahun 2006. Anggota SPKS pada tahun 2023 sebanyak 76.700 petani, tersebar di 9 Provinsi, 20 Kabupaten, di 419 desa, dan memiliki visi bersama untuk membangun perkebunan sawit rakyat yang kuat, mensejahterakan, kemandirian pekebun dan menganut paham keberlanjutan tanpa deforestasi.
Kontak Media :
Sekretariat Nasional SPKS :
Tel: 0251-8571263
WA: 0822-7488-6619
Email:info.spksnasional@gmail.com
Website: www.spks.or.id
Editor. Sudarno