Sekadau,Kapuasrayatoday.com -
Pada Rabu (1/4) 2026, Pemkab Sekadau melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang berlangsung di aula lantai II kantor bupati Sekadau.
Musrenbang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, Pemda, Pemprop serta kebijakan Nasional yang dilaksanakan secara berjenjang.
Dalam RKPD 2027, Pemkab Sekadau mengambil tema "Menuju Kabupaten Sekadau yang Ungul, Maju dan Bermartabat".
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat melalui musrenbang di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, bupati Sekadau Aron S.H menyampaikan bahwa APBD kabupaten Sekadau tahun 2026 hanya berada di angka 865 Miliar rupiah lebih. Dari jumlah tersebut, 50 persen lebih adalah untuk belanja gaji pegawai dan termasuk PPPK, sehinga untuk pembangunan kita sangat minin ungkap Aron.
Aron juga menyebut bahwa untuk memaksimalkan PAD di Kabupaten Sekadau, pemda juga mengalami kesulitan karena potensi yang ada hanya pada sektor perkebunan. Sementara sektor lain seperti pertambangan di wilayah kita tidak ada. Di sisi lain, sektor perkebunan kita menghasilkan pajak hapir mencapai 150 miliiar setiap tahunnya, tapi itu semuanya di setor ke Pusat. Dan kita hanya mendapatkan DBH sawit tahun 2026 sekitat 3 miliar rupiah lebih. Dan ini rasanya sangat tidak adil kata Aron, "Pajak sawit di kabupaten Sekadau bisa mencapai hampir 150 miliar pertahun. Tapi kita hanya dapat Dana Bagi Hasil (DBH) sawit 3 miliar rupiah. Ini rasanya sangat tidak adil" ucap Aron.
Oleh karen itu Aron berharap agar semua pembangunan jalan Provinsi di kabupaten Sekadau diharapkan di mulai dari kota kecamatan supaya semua kecamatan di kabupaten Sekadau ada jalan aspalnya kata Aron.
"Kita berharap pembangunan jalan Provinsi di kecamatan Balai Sepuak supaya di mulai dari kota kecamatannya" ucap Aron.
Dalam arahannya Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan Musrenbang adalah sebuah proses yang di amanatkan oleh UU dan wajib dilakukan oleh pemerintah di semua tingkatan. Namun untuk menyikapi situasi saat ini (Efisiensi) kita membutuhkan inovasi agar bisa keluar dari efek efesiensi kata Wagub.
Tahun ini, APBD Provinsi Kalimantan Barat setelah Efesuensi hanya 6 miliar lebih. Sementara luas wilayah kita 1,11 kali lipat luas Pulau Jawa. Maka jangan bandingkan Kalbar dengan Jawa Barat misyalnya. luas Provinsi Jawa Barat hanya seluas satu kabupaten di Kalbar. Tapi APBD nya 31 Triliun setelah efesiensi kata Wagub.Bagaimana mau membandingkannya ?
Wagub Krisantus juga menyorot soal pelabuhan Kijing yang hingga saat ini belum di fungsikan, sehinggs eksport hasil bumi di kalbar belum melalui pelabuhan Kijing, dan ini mengakibatkan pajak eksport kita tidak tercatat sebagai hasil bumi kalbar.
"Pelabuhan eksport kita belum di fungsikan, sehingga semua komoditas eksport kita tidak tercatat sebagai hasil bumi Kalbar"kata Wagub.
Salah satu dampaknya adalah pembagian DBH kita kecil, masak Sekadau menghasilkan 150 miliar pertahun kembali ke Sekadau cuma 3 miliar kan tidak adil sebetulnya ucap Wagub.
Krisantus juga menyarankan agar semua Pemda kabupaten bisa berkomunikasi baik dengan pengusaha yang ada di daerah masing-masing supaya apabila ada infrastruktur yang rusak berat dan tidak bisa ditangani oleh Pemkab, kita bisa mengajak para pengusaha yang ada di kabupaten untuk gotong royong perbaikan jalan yang rusak parah itu kata Wagub. "Jalan yang terlalu parah dan tidak bisa di lewati kendaraan itu yang kita minta bantu"
Terkait stok BBM maupun Gas di kalbar wagub mengatakan stok masih aman.
meskipun harus ngantri tapi dapat tutup Wagub.
Kegiatan tersebut di hadiri sejumlah kepala SKPD Pemprop Kalbar, kepala OPR di lingkungan Pemkab Sekadau serta perwakilan dari Instamsi verrtikal dan tamu undangan lainnya. (dar/*)
