Sanggau.kapuasrayatoday.com-
Di balik kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial sebuah negara, terdapat tenaga kerja yang menopang aktivitas produksi dan layanan publik sehari-hari mereka adalah buruh. Namun, dalam dinamika politik dan pengambilan keputusan strategis negara, buruh sering kali hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek penentu arah perubahan. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan buruh yang terorganisir mampu menjadi kekuatan politik yang transformatif. tutur Juhari Kepada Media Rabu (6/5/2026)
Pertanyaannya,!!! mengapa peran politik buruh masih lemah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Buruh Sebagai Kekuatan Sosial dan Ekonomi, Secara demografis buruh adalah kelompok mayoritas dalam struktur ketenagakerjaan kita.
"Di sektor formal dan informal, mereka menjadi tulang punggung bagi pembangunan. Ironisnya, kekuatan besar ini belum sepenuhnya juga diterjemahkan menjadi kekuatan politik." terangnya
Ketika para elite politik berbicara tentang "kepentingan rakyat", sering kali suara buruh justru tak terdengar dalam wacana kebijakan publik, apalagi dalam hal perumusan undang-undang yang juga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Lanjutnya Politik buruh dari serikat ke partai secara historis diberbagai belahan dunia telah memiliki warisan politik yang kuat. Di eropa barat misalnya, partai-partai buruh menjadi kekuatan besar yang mampu melahirkan kebijakan kesejahteraan sosial bagi buruh dan kaum marjinal lainnya.
Di Amerika Latin, mobilisasi massa buruh pernah mengubah rezim alias melengserkan penguasa pada saat itu {Chili tahun173,Brasil tahun 1970an dan Bolovia tahun 1952}. Di Indonesia, politik buruh punya akar panjang sejak masa kolonial hingga Orde Baru, namun selalu direpresi ketika menunjukkan potensi besar oleh penguasa atau partai politik yang menundukungnya.
Hal ini terjadi bisa jadi karena konsolidasi yang dilakukan buruh selalu disusupi atau dihianati oleh internal organisasi buruh itu sendiri {organiai buruh belum solid} Pada era reformasi, serikat buruh berkembang pesat dan mulai berani menyuarakan aspirasi secara terbuka.
Namun, upaya untuk lebih dari mentransformasikan kekuatan ini kedalam politik formal belum optimal. Partai Buruh Indonesia yang sempat bangkit kembali di pemilu 2024, sudah menunjukkan semangat baru.
Namun partisipasi dan dukungan publik terhadapnya masih terbatas, menunjukkan bahwa tantangan buruh tidak hanya struktural, tapi juga kultural dan strategis.
Salah satu tantangan Buruh yang sangat besar diinternal mereka pada saat mencoba bangkit dengan partai politik adalah terletak pada fragmentasi internal antar organisasi buruh itu sendiri.
Alih-alih bersatu dalam kepentingan bersama, banyak serikat yang terpecah karena perbedaan strategi, kepentingan, bahkan egosektoral.
Selain itu, banyak pemimpin buruh yang terkooptasi ke dalam kekuasaan tanpa membawa agenda buruh secara konsisten. Hal ini bukan hanya melemahkan kepercayaan anggota tetapi juga menggerus kepercayaan public kepada partai buruh itu sendiri, wal hasil partai buruh gagal mengantarkan wakil wakilnya ke Senayan, dan bisa jadi buruh akan tetap menjadi komoditi politik dari pemilu ke pemilu jika organisasi oraganiasi buruh tidak belajar dari ke gagalan ini.
Di sisi lain, sistem politik yang menjadi transaksional membuat buruh kesulitan menembus ruang-ruang legislatif tanpa kompromi. Biaya politik tinggi, oligarki partai, dan dominasi elite menyebabkan politik buruh sering berhenti pada tataran slogan dan demonstrasi tanpa realisasi kebijakan konkret.
Salah satu solusi terkait kondisi buruh hari ini adalah Membangun Kesadaran dan Konsolidasi Politik Buruh Peran politik buruh tidak akan menguat hanya dengan aksi jalanan atau unjuk rasa tahunan seperti May Day.
Diperlukan konsolidasi ideologis dan strategis untuk menjadikan buruh sebagai kekuatan politik yang berkelanjutan. Ini mencakup, Pendidikan politik yang masif di kalangan buruh agar mereka memahami hak-haknya dan realitas politik nasional.
Persatuan antar serikat yang juga melampaui ego sektoral dan bersatu dalam isu-isu strategis seperti upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja.
Transformasi organisasi buruh dari hanya alat perundingan ke wadah pembentukan kader politik yang siap terjun ke legislatif dan eksekutif pada pemilu berikutnya.
Buruh tidak boleh terus menjadi kelompok yang hanya “diperjuangkan” oleh aktor luar. Mereka harus menjadi aktor utama yang memperjuangkan dirinya sendiri melalui jalur politik yang sah, sistematis, dan jangka panjang.
Dunia kerja adalah dunia politik dan selama buruh belum terlibat secara aktif dan kritis dalam sistem politik, maka kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat pekerja {buruh} akan selalu menjadi wacana tanpa realisasi. Membangun politik buruh bukan soal kekuasaan semata, tapi soal keadilan dan demokrasi yang sesungguhnya.
Dalam negara demokratis, suara buruh seharusnya bukan hanya terdengar di jalanan, tapi juga di parlemen dan pusat pengambilan keputusan. Jangan lagi kaum buruh hanya dijadikan komoditi politik oleh para elit tapi buruh harus bangkit Bersama menyambut masa depan yang lebih baik. Selamat hari buruh 1 May 2025 !!!, hidup buruh,!!! buruh IndonesiaKu tercinta, MERDEKA,!!!
