Presiden Donald Trump usai berbicara melalui telepon dengan pemimpin Sudan dan Israel didampingi Menteri Keuangan Steven Mnuchin (kiri), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Penasihat seni Gedung Putih Jared Kushner, dan penasihan Keamanan Nasional, Robert O'Brien, 24 Oktober 2020. (foto: VOA)
Kapuasrayatoday.com - Faksi-faksi politik terkemuka di Sudan telah menolak sebuah perjanjian yang dimediasi dengan bantuan AS. Perjanjian itu menandai langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Perjanjian itu disepakati pada Jumat (23/10) dalam percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin transisi Sudan.
Ini akan menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga yang mengakhiri permusuhan dengan Israel tahun ini. Beberapa pejabat Sudan telah mengatakan perjanjian itu harus disetujui oleh parlemen transisi yang belum terbentuk.
Isu tersebut sensitif di Sudan, yang sebelumnya merupakan pengkritik keras Israel. Isu itu memecah belah opini di kalangan para pemimpin militer dan sipil yang memimpin transisi setelah mantan presiden Omar al-Bashir digulingkan pasca protes berbulan-bulan pada April 2019.
Pemerintah telah mengatakan pembentukkan hubungan dengan Israel harus diperlakukan secara terpisah dari penghapusan Sudan dari daftar sponsor terorisme yang dibuat AS. Presiden Trump mengatakan, langkah itu akan berlanjut beberapa hari sebelum mengumumkan perjanjian normalisasi itu.
Dalam pernyataan yang mengumumkan normalisasi itu, juga dikatakan bahwa Sudan, yang dilanda krisis ekonomi, ditawari bantuan keringanan utang, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi. (VOA)