Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolda Kalbar Pol Drs Didi Haryono saat Press Conference di Mapolda Kalbar, Rabu (17/7) 2019.
Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena telah menjadi korban. Mereka merasa tidak pernah memanfaatkan jasa paylater (pinjaman) namun mendapat tagihan.
“Dari hasil penyelidikan, pelaku RHS ini selama bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2019 mencari masyarakat meminta foto KTP dan foto wajah pemilik KTP. 80 orang masyarakat yang ia kantongi KTP dan foto wajahnya, 70 orang berhasil terdaftar di aplikasi. Jadi setelah meminta identitas masyarakat, pelaku memberikan uang atau imbalan sebesar 100 ribu, ”kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Setelah pelaku mendapatkan KTP beserta foto wajah pemilik KTP, dengan menyiapkan satu buah sim card pelaku mengupload identitas masyarakat tersebut kesalah satu aplikasi online yang menyediakan fitur Paylater. Setelah identitas tersebut terdaftar maka akan mendapatkan poin secara bervariasi hari 1 juta hingga 8 juta dalam bentuk poin tiket pesawat atau kamar hotel.
“Saat point sudah didapat,pelaku menjualnya point tersebut melalui facebook dengan harga 50% dari aplikasi. Misal tiket pesawat 1,6 juta maka pelaku menjual 800 ribu. Total keuntungan pelaku 350 juta lebih, “ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dalam prngembangan kasus ini, Polda Kalbar akan melakukan langkah digital forensik terhadap jaringan komunikasi pelaku untuk menelusuri jejak transaksi atau jaringan dengan kejahatan yang sama.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk tidak memberikan identitas diri atau KTP kepada orang yang tidak dikenal atau tidak jelas peruntukannya, “ucap Kapolda.
Secara sistem, maka dari hasil identitas yang melakukan pinjaman dalam aplikasi tersebut tercatat sebagai pinjaman di salah satu bank swasta.
Dalam kasus ini, polisi menyita 11 lembar fotokopi KTP korban, uang tunai Rp1.250.000, dua unit telepon genggam, satu buah kartu sim seluler, satu keping ATM dan 38 buah informasi debitur dari OJK.
“Kami jerat pelaku dengan Undang-Undang tindak pidana ITE. Modus tersangka ini dengan memanfaatkan limit pinjaman untuk mendapat uang dengan cepat tanpa modal. Dia mempelajarinya dari media sosial,” kata Kapolda
Tersangka diancam Pasal 51 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal Rp12 miliar.
Saat melakukan press conference, Kapolda didampingi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, M Riezky F Purnomo, Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi dan Kabid humas Kombes Pol Dony Charles Go.
Rilis Humas Polda Kalbar
Editor. Red.Kapuasrayatoday.com