Perempuan India berpartisipasi dalam protes yang dipimpin perempuan terhadap Undang-undang Kewarganegaraan baru di Bangalore, India, Minggu, 8 Maret 2020. (Foto: VOA)
Kapuasrayatoday.com - Seorang nenek India berusia 82 tahun yang menjadi simbol perlawanan terhadap UU baru mengenai kewarganegaraan dinyatakan masuk daftar 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2020 yang disusun majalah Time. UU yang kontroversial dan diloloskan tahun lalu itu segera menuai protes luas di India. Protes baru padam pada akhir Maret setelah India memberlakukan lockdown ketat di tengah-tengah pandemi Covuid-19.
Sementara protes mengguncang India setelah diloloskannya UU kewarganegaraan yang kontroversial tahun lalu, ada satu sosok yang banyak menarik perhatian. Seorang nenek berusia 82 tahun tampak duduk sambil memegang tasbih, sorot matanya memancarkan perlawanan yang kuat. Ia kemudian menjadi wajah perlawanan terhadap legislasi tersebut.
Nenek yang dikenal dengan nama Bilkis saja itu tampak berani menghadapi cuaca musim dingin dengan suhu-suhu paling rendah sepanjang lebih dari satu abad ini. Selama lebih dari tiga bulan, ia selalu terlihat duduk di barisan depan dalam protes damai yang dipimpin kaum perempuan Muslim. Perlawanan gigihnya membawa Bilkis menduduki salah satu tempat di daftar 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2020 yang disusun majalah Time.
Time menyebut Bilkis menjadi “suara kaum terpinggirkan” dan menjadi simbol perlawanan “di negara di mana suara kaum perempuan dan minoritas secara sistematik ditenggelamkan oleh politik kaum mayoritas yang dijalankan dari rezim Perdana Menteri Narendra Modi.” Dalam daftar majalah itu, Bilkis ditampilkan dalam kategori ikon.
Bilkis dikenal sebagai salah seorang dadi, atau nenek di Shaheen Bagh, permukiman yang mayoritas penduduknya Muslim, di mana kaum perempuan memblokir satu ruas jalan utama setelah pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Modi meloloskan undang-undang, yang dikecam para kritikus karena dianggap diskriminatif. Menurut para pengecam, undang-undang tersebut tidak memasukkan Muslim ke daftar enam kelompok keagamaan di antara kelompok-kelompok minoritas yang mengalami persekusi di tiga negara tetangga India, yang bisa mendapatkan kewarganegaraan India dengan proses yang dipercepat.
“Bagi kami, tidak ada pertikaian antara warga Hindu dan Muslim, atau Sikh dan Kristen. Perjuangan kami adalah melawan undang-undang baru. Itu sebabnya saya duduk di sini. Tarik undang-undang itu dan saya akan bangun," kata Bilkis ketika ditemui VOA.
Tubuhnya yang sedikit bungkuk dibalut selendang. Ia tiba pagi-pagi sekali dan duduk hingga malam, menyimak dengan penuh perhatian sewaktu sejumlah perempuan secara bergantian membacakan preambul konstitusi, berpidato dan menyanyikan lagu-lagi patriotik sebagai pengukuhan atas kewarganegaraan mereka.
Bilkis sangat vokal mengenai apa yang membuatnya tertarik ikut protes setiap hari. Ia khawatir undang-undang kewarganegaraan baru itu akan menjadi landasan bagi pencatatan nasional terhadap warga negara, yang dapat membuat sejumlah warga Muslim India rentan menjadi sasaran, diminta untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan. Pemerintahan Modi telah menyatakan kekhawatiran semacam itu keliru dan membantah bahwa undang-undang tersebut diskriminatif.
Namun jaminan Modi itu tidak banyak meredakan kekhawatiran kaum perempuan seperti Bilkis, yang mengatakan ia bertekad untuk melawan diskriminasi agama di India yang sekuler.
“Kami tidak akan menerima undang-undang ini. Ini adalah negara bebas dan ini yang kami inginkan untuk tetap berlaku," tegas Bilkis.
Artikel majalah Time mengenai Bilkis menyebutkan “ia memberi harapan dan kekuatan bagi para aktivis dan tokoh-tokoh mahasiswa” dan bahwa “ia patut mendapatkan pengakuan agar dunia mengakui kekuatan perlawanan menentang tirani.”
Di India, para aktivis HAM menyatakan protes-protes yang sebagian besar dipelopori oleh perempuan Muslim seperti Bilkis dalam menentang undang-undang kewarganegaraan, sangatlah signifikan.
“Ini adalah revolusi baru, dipimpin oleh perempuan, khususnya perempuan Muslim dan kemunculan mereka dari rumah mereka bukanlah untuk menyelamatkan Quran, tetapi untuk melindungi nilai-nilai konstitusional, mereka memberi banyak makna bagi protes-protes ini," kata Annie Raja dari Federasi Nasional Perempuan India.
Setelah ditampilkan dalam majalah Time, media sosial memberi penghormatan kepada perempuan yang menjadi subjek lagu-lagu serta puisi dan kegigihannya untuk terus hadir dalam protes mengilhami begitu banyak demonstrasi serupa di India.
Bilkis sendiri telah bertekad untuk tetap bertahan hingga undang-undang itu ditarik.
“Selama undang-undang ini bertahan, saya akan datang setiap hari, entah itu selama dua bulan, ena bulan, atau satu tahun. Kami siap untuk menghadapi apapun, pemukulan, dilempari batu atau dihujani peluru di dada. Kami siap. Kami tidak akan menyerah," kata Bilkis.
Sayangnya hal itu tidak terjadi. Lockdown yang ketat di India untuk membendung pandemi Covid-19 mengakhiri protes itu setelah 101 hari berlangsung. Bilkis mengatakan kepada media lokal bahwa ia gembira diakui oleh Time tetapi akan lebih gembira apabila undang-undang itu dibatalkan. (VOA)